tirto.id - Menteri BUMN Erick Thohir meminta Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk membangun tim yang kuat agar Pertamina bisa melakukan tranformasi sesuai arahan kementerian.
Arahan Erick Thohir ini disampaikan langsung kepada Ahok usai keduanya bertemu langsung pada Kamis (17/9/) kemarin. Pertemuan itu dilakukan setelah video berisi pernyataan Ahok yang mengkritik Pertamina dan Kementerian BUMN beredar di media sosial.
"Jadi tugas Pak Ahok memang salah satunya melakukan transformasi di Pertamina dengan juga melibatkan tim yang ada di dalam untuk semakin kuat, jadi kerja sama tim diperkuat dimintakan Pak Menteri BUMN (Erick Thohir) kepada Pak Ahok," ujar Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga di Jakarta, Jumat (18/9/2020) dilansir dari Antara.
Arya mengatakan dalam pertemuan itu Ahok menyampaikan langsung kepada Erick tentang kelemahan-kelemahan Pertamina selama ia diberikan kepercayaan sebagai komisaris utama. Erick Thohir, kata Arya menganggap apa yang disampaikan Ahok sebagai kritik yang bisa memperbaiki kinerja Pertamina.
"Pak Menteri juga sharing apa saja yang dilihat beliau dari informasi-informasi yang ada, dari sini bisa disatukan dan memang sebagai Komut Pak Ahok ditugaskan Kementerian BUMN untuk melakukan pengawasan terhadap Pertamina, itu bagian tugas dari Pak Ahok," kata Arya Sinulingga.
Sebelumnya Ahok berpendapat Kementerian BUMN semestinya dibubarkan dan diganti dengan super holding seperti sistem Temasek Singapura, dengan nama Indonesia Incorporation.
Pernyataan yang ia sampaikan dalam dialog bersama WNI di Amerika Serikat di kanal Youtube Amerika Bersatu pekan lalu ini lekas memicu kontroversi.
Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyampaikan kritik kepada Perum Peruri yang meminta dana sebesar Rp500 miliar untuk proyek paperless di Pertamina.
Dalam video itu Ahok juga menilai internal korporasi Pertamina perlu melakukan efisiensi terkait gaji pegawai hingga level direksi.
Ia mengkritisi Pertamina sebagai korporasi yang belum mampu menyeimbangkan keuangan perusahaan, hingga kritik kepada Kementerian BUMN dalam melakukan pergantian direksi.
