Menuju konten utama

DPRD DKI Bakal Panggil Direktur PD Sarana Jaya soal Dugaan Korupsi

Sarana Jaya akan dipanggil DPRD terkait dugaan korupsi pencucian uang dalam pengadaan lahan.

DPRD DKI Bakal Panggil Direktur PD Sarana Jaya soal Dugaan Korupsi
Suasana proyek pembangunan rumah susun uang muka atau down payment (DP) 0 rupiah di Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta, Jumat (8/2/2019). ANTARA FOTO/Putra Haryo Kurniawan/foc.

tirto.id - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz bakal memanggil Direktur PD Sarana Jaya Yoory C Pinontoan soal dugaan korupsi dan pencucian uang terkait pembelian tanah.

"Rencana akan kami panggil. Mungkin pekan depan. Agendanya bukan hanya itu, ada beberapa agenda lain," kata Aziz kepada wartawan, Selasa (10/3/2020).

PD Sarana Jaya merupakan BUMD DKI Jakarta yang menangani pembangunan proyek-proyek strategis seperti pengembangan kawasan Sentra Primer Tanah Abang dan pembangunan rumah hunian dengan pembayaran uang muka nol persen.

Sebelumya anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dari PD Sarana Jaya telah diperiksa polisi. Humas Sarana Jaya, Keren Margaret Vicer, mengaku belum tahu detail kasus seperti apa. "Ini masih dalam proses," katanya Yang jelas, Sarana Jaya akan kooperatif dengan polisi.

Seandainya dugaan korupsi yang disebut polisi terjadi, Aziz mengatakan mereka tidak akan serta merta menghentikan proyek terkait, apalagi jika itu berhubungan dengan proyek DP 0 persen yang "ditunggu-tunggu warga Jakarta."

Ia lantas menegaskan kalau kasus ini "jangan sampai mengorbankan warga."

Anggota Komisi B DPRD Gilbert Simanjuntak juga mengatakan hal serupa. "Kami belum tahu uraian masalahnya. Kami tidak bisa langsung menyimpulkan siapa yang bermain. Tapi ini sangat serius, kami gerah betul," katanya.

Politikus Partai PDIP itu belum mengetahui kapan Direktur PD Sarana Jaya bakal dipanggil. Sebab belum ada titik temu antara Komisi B DPRD pendukung Anies dan anggota lainnya.

"Di internal Komisi B masih terjadi perbedaan pendapat. Kalau masih sulit untuk bisa rapat, kami akan minta pimpinan Komisi B yang lain untuk lebih proaktif mengadakan rapat," katanya.

Baca juga artikel terkait DP 0 PERSEN atau tulisan lainnya dari Riyan Setiawan

tirto.id - Hukum
Reporter: Riyan Setiawan
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Rio Apinino