Masuk tirto.id
tirto.id - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan berencana menyiapkan skema insentif khusus untuk mendukung pengembangan industri film dalam negeri. Langkah ini sebagai tindaklanjut hasil pertemuan DJP dengan tiga asosiasi perfilman nasional, termasuk Persatuan Perusahaan Film Indonesia (PPFI).
"Kita akan membuat skema insentif yang affordable untuk mengembangkan industri film dalam negeri. Termasuk juga untuk menyetarakan level of playing field antara industri film dalam negeri dengan importasi film dari luar negeri," ujar Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, di Kantor Kemenko Perekonomian, dikutip Kamis (23/10/2025).
Menurutnya, selama ini pelaku industri film dalam negeri masih menghadapi beberapa hambatan yang perlu diperbaiki, terutama dari sisi perpajakan. “Selama ini mungkin dirasa ada beberapa hal yang harus di-improve,” katanya.
Meski belum mengungkapkan bentuk insentif yang akan diberikan, Bimo memastikan kebijakan tersebut akan diarahkan agar beban pajak pelaku film nasional tidak terlalu berat.
"Saya belum bisa bicarakan detail. Tapi mungkin dalam konteks level of playing field, Jadi supaya beban pemajakannya tidak terlalu memberatkan yang dalam negeri,” jelasnya.
Sementara saat disinggung mengenai pajak industri film nasional dianggap terlalu tinggi, DJP mengakui dugaan itu memang muncul di kalangan pelaku usaha. Namun kebijakan apa pun nantinya akan disesuaikan dengan koridor regulasi yang berlaku.
“Dugaannya begitu. Tapi saya harus memberi lebih, karena kerangka regulasinya sudah jelas,” ujarnya.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Dwi Aditya Putra
