tirto.id -
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat melarang siswa penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk melakukan penarikan uang secara tunai dari kartu tersebut. Menurutnya pemberian subsidi dan biaya pendidikan menggunakan KJP sudah ideal dengan transaksi non-tunai untuk menghindari kesalahan pemakaian.
Ia mengatakan akan menelusuri dan menindak tegas penerima KJP yang melakukan penarikan tunai dan menggunakannya di luar kepentingan pendidikan.
"Kalau kami sudah sepakati Pergubnya sampai dengan bulan Oktober itu tetap cashless, bahkan kami akan telusuri betul kalau ditarik tunai siapa yang menarik dan langsung kita cabut karena yang sebetulnya itu bukan kemauan anak, itu kemauan orang tua," ungkapnya di Balaikota, Jumat (7/7/2017).
Menurutnya, penggunaan sistem cashless dalam KJP juga dimaksudkan untuk melatih para pelajar berlaku jujur menggunakan bantuan dan tepat sasaran, bukan untuk kepentingan di luar pendidikan dan penopang gizi anak.
"Kita ingin menjadi jujur, bertanggungjawab, tolong para orang tua juga mendukung pencairan tunai. Sekarang untuk KJP boleh digunakan untuk membeli barang kebutuhan pokok, yang setiap bulan dia bisa beli daging, bisa beli telur, bisa beli beras," jelasnya.
Selain itu, lanjutnya, pemakaian sistem cashless juga untuk mempermudah kontrol terhadap pemakaian dana KJP.
"Jangan diuangkan. Kalau diuangkan kan tidak bisa kita kontrol mau beli apa itu, jangan-jangan bukan anaknya kirimkan untuk kebutuhan orang tuanya. Oknum-oknum seperti ini yang nanti akan kita telusuri penyimpangan, tidak boleh."
Djarot menambahkan, Pemprov DKI telah bekerjasama dengan Bank Indonesia untuk mendorong masyarakat menggunakan sistem non-tunai secara masif di Jakarta. Hal tersebut menurutnya akan menghasilkan sistem pengelolaan keuangan yang baik, transparan dan meminimalisir adanya pungli dan korupsi.
Dengan begitu, kata dia, Pemprov akan dengan mudah menindak tegas para pelaku Pungli dengan cara melakukan pemecatan.
"Nah kalau masih ada pungli, gampang ketahuan dan kalau seperti ini sudah gampang Kita pecat kita berhentikan selesai sampai Desember. Karena ini proses anggarannya sampai akhir tahun dan saya berharap pengelolaan dengan sistem non tunai ini tetap karena Jakarta agar jadi contoh termasuk dalam pengelolaan APBD kita pelayanan administrasi juga cashless."
Baca juga artikel terkait KJP atau tulisan lainnya dari Hendra Friana
tirto.id - Pendidikan
Reporter: Hendra Friana
Penulis: Hendra Friana
Editor: Maya Saputri
Penulis: Hendra Friana
Editor: Maya Saputri
