tirto.id - Pemerintah mempercepat pengembangan biodiesel 100 persen atau B100 dari minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/ CPO) sebagai strategi untuk mengurangi impor BBM.
Kepala Badan Litbang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dadan Kusdiana menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan strategi mengurangi bahan bakar fosil.
"Masih ada keraguan dari khalayak luas atas penerapan B100 ini mengingat B20 masih dalam tahapan [implementasi], namun pengujian dan riset B100 ini tidak terlalu cepat, pengujian dan penggunaan B100 ini perlu disegerakan," kata Dadan, seperti rilis yang diterima Tirto, Rabu (9/5/2019).
Dadan menambahkan uji biodiesel ini bukan semata-mata langsung diujicobakan pada kendaraan, namun telah melewati proses pengujian sebelumnya dengan standar internasional dan standar otomotif, serta dikawal berbagai pihak antara lain BPPPT, APROBI, Gaikindo dan Pertamina.
"Segera kita akan mulai uji jalan untuk B30 terlebih dahulu 40.000 km pada kendaraan bermotor," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Litbang Pertanian Fadjri Djufri menyampaikan B100 yang berasal dari minyak sawit mentah ini telah dianalisa di Laboratorium Puslitbangtek Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS" dengan hasil telah memenuhi spesifikasi Biodiesel SNI 7182-2015.
"Alhamdulillah hasil uji mutu Biodisesel CPO yang dilakukan Balittri di Laboratorium Puslitbangtek 'LEMIGAS' telah memenuhi spesifikasi Biodiesel SNI 7182-2015," tutur Fadjri.
Ia juga menuturkan bahwa pihaknya telah melakukan soft launching B100 dari CPO. "Kami di Kementerian Pertanian sejak tahun 2013 telah beberapa kali melakukan uji coba B100 pada kendaraan bermotor, Menteri Pertanian pada bulan lalu bahkan telah menggelar soft lauching dan uji coba perdana B100 dari CPO," kata Fadjri.
Ke depannya, pengujian konsorsium melibatkan Puslitbangtek Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS" dan Badan Litbang Pertanian dan BT2MP-BPPT. Koordinasi dan kerja sama antara Badan Litbang ESDM dengan Balittri Kementerian Pertanian ini diharapkan menjadi katalis penggunaan biodiesel pada kendaraan bermotor di Indonesia.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif ReforMiner, Komaidi Notonegoro pun mempertanyakan lompatan dari B20 ke B100 itu. Sebab, saat ini ia menilai Indonesia masih banyak menemui kendala dalam penerapan B20 sehingga memang masih memerlukan kajian mendalam dan mengikuti tahapan yang saat ini dijalankan Kementerian ESDM.
Menurut Komaidi, sejauh ini untuk produksi massal B20 saja Pertamina masih menemui kendala seperti masalah kesiapan kilang. Di sisi lain, produsen mobil, kata dia, beberapa kali meminta kebijakan itu ditangguhkan lantaran mesin yang mereka buat belum dapat mengakomodir bahan bakar itu.
Penulis: Maya Saputri
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno
