tirto.id - Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Budi Setiadi, telah menggelar rapat khusus membahas penerapan kebijakan ganjil-genap di Nusa Dua, Bali, jelang pelaksanaan International Monetary Fund-World Bank Group (IMF-WBG), pada 8 Oktober 2018 mendatang.
Aturan tersebut akan mulai diberlakukan mulai 7 Oktober sehari sebelum pelaksanaan IMF. "Nanti akan kita mulai sebelum penyelenggaraan (IMF), tadi pagi sudah dirapatkan," katanya saat dihubungi Tirto, Selasa (25/9/2018).
Dalam laporan yang dikirim direktur Lalu-lintas Kemenhub, rapat itu dihadiri oleh Dirlantas Polda Bali dan Kadishub Provinsi Bali.
Selain itu, hadir pula Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Denpasar, Dishub Kabupaten Badung, Dishub Kabupaten Gianyar, Perwakilan Menko Maritim, serta Panitia IMF Bidang Transportasi.
Hasil rapat itu memutuskan bahwa pembatasan akan dilakukan bagi kendaraan pribadi plat hitam. Selain itu operasional mobil angkutan barang juga akan dibatasi dalam kebijakan yang sama.
Jam operasional penerapan ganjil-genap akan diberlakukan mulai pukul 06.00-09.00 WITA dan 15.00-19.00 WITA.
Kendaraan yang dikecualikan dalam kebijakan itu antara lain kendaraan dinas, mobil ambulans, mobil derek, angkutan umum plat kuning, angkutan sewa khusus berstiker serta kendaraan delegasi berstiker.
"Rencana tindak lanjut akan disiapkan aspek legalitas berupa Peraturan Menteri Perhubungan, Sosialisasi bersifat edukasi dan Penyiapan rambu-rambu lalu lintas (termasuk leaflet, booklet dan spanduk)," kaya Budi.
Adapun ruas jalan yang akan diberlakukan ganjil-genap sebagai berikut:
-Jl By pass Ngurah Rai (Simp. Pesanggrahan-Nusa Dua)
-Jl Raya Uluwatu (Simp. Kali-Uluwatu)
-Jl Kampus UNUD (Simp. Kampus-Politeknik)
-Jl Uluwatu II (Simp Bali-Simp Kampus UNUD Ngurah Rai)
-Jl Siligita (Simp PDAM-Simp By pass Ngurah Rai)
Penulis: Hendra Friana
Editor: Yandri Daniel Damaledo
