tirto.id - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan dalam Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2021 akan lebih difokuskan untuk mengisi tenaga teknis.
“Ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo kepada Kementerian PANRB, agar memperbanyak tenaga teknis yang bisa langsung terjun ke masyarakat dalam rangka mengurangi ASN yang melaksanakan tugas administrasi,” jelas Menteri Tjahjo dalam rapat kerja dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Rabu (24/03/2021).
Tjahjo juga menegaskan untuk memenuhi arahan Presiden tersebut, penerimaan ASN tahun ini diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dan sekolah kedinasan.
Sebanyak 1 juta formasi untuk guru PPPK, serta 83.000 formasi untuk pemerintah pusat yang dialokasikan untuk CPNS dan PPPK non-guru dan 189.000 formasi untuk pemerintah daerah yang juga dialokasikan untuk CPNS dan PPPK non-guru.
Formasi CASN 2021 untuk pemerintah pusat
Nantinya dalam Seleksi CASN Tahun 2021, formasi dengan alokasi terbanyak untuk pemerintah pusat terdiri dari,
1. Jabatan dosen
2. Penjaga tahanan
3. Penyuluh keluarga berencana
4. Analis perkara peradilan, serta pemeriksa
Formasi CASN 2021 untuk pemerintah provinsi
Alokasi terbanyak bagi pemerintah provinsi terdiri dari,
1. Jabatan guru, yakni guru bimbingan konseling, guru teknologi informasi dan komputer, serta guru matematika
2. Jabatan tenaga kesehatan, yakni perawat, dokter, dan asisten apoteker.
3. Jabatan teknis antara lain, pranata Komputer, polisi kehutanan, pengawas benih tanaman
Formasi CASN 2021 untuk kabupaten dan kota
Bagi pemerintah kabupaten dan kota, alokasi terbanyak juga terdiri dari,
1. Jabatan guru antara lain guru kelas, guru pendidikan jasmani, olah raga, dan kesehatan, serta guru bimbingan konseling.
2. Jabatan tenaga kesehatan yang paling banyak dibutuhkan adalah perawat, bidan, dan dokter.
3. Jabatan teknis antara lain, penyuluh pertanian, auditor, pengelola pengadaan barang/jasa.
Tjahjo juga mengatakan bahwa terkait dengan usulan formasi PPPK bagi guru agama, Kementerian PANRB terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, serta Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dalam formasi 1 juta guru PPPK tersebut, akan diakomodir usulan formasi guru agama di sekolah negeri.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung meminta Kementerian PANRB untuk berkoordinasi secara intensif dengan instansi pemerintah yang belum melengkapi kelengkapan dokumen dan yang belum mengusulkan kebutuhan ASN dalam Seleksi CASN tahun ini.
“Hal ini agar formasi tahun 2021 yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan ASN di instansi pemerintah,” ungkapnya.
Dijelaskan, Komisi II juga meminta Kementerian PANRB dan BKN agar dalam 1,3 juta formasi tersebut, juga dialokasikan formasi bagi tenaga guru honorer serta tenaga honorer non-guru yang telah membantu pelaksanaan program pembangunan strategis nasional.
Selain itu, pelaksanaan Seleksi CASN Tahun 2021 juga diminta agar dilakukan secara transparan dengan menyebarluaskan informasi mengenai proses seleksi ini kepada masyarakat. Setiap instansi pemerintah yang membuka formasi juga diharapkan dapat meningkatkan layanan posko aduan atau help desk agar masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang jelas dan utuh.
Guna meningkatkan kewaspadaan akan tindak penipuan dalam Seleksi CASN Tahun 2021, Komisi II bersama Kementerian PANRB dan BKN sepakat untuk berkomitmen menghilangkan praktik penipuan.
“Kami telah berkomitmen untuk menghilangkan penipuan serta percaloan dalam proses Seleksi CASN Tahun 2021 agar tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan,” pungkas Ahmad, dalam rapat yang juga dihadiri oleh Kepala BKN Bima Haria Wibisana dan Ketua Komisi ASN Agus Pramusinto.
Editor: Agung DH
