Pandemi COVID-19

BPOM Tegaskan Obat Herbal Buatan Hadi Pranoto Tak Miliki Izin Edar

Obat herbal buatan Hadi Pranoto tidak memiliki izin edar, lantaran BPOM tidak pernah memberikan persetujuan izin edar pada produk yang botolnya polosan.

Reporter: Alfian Putra Abdi

Terbit 10 Aug 2020 13:27 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Peneliti Hadi Pranoto menunjukkan ramuan herbal untuk antibodi COVID-19, di Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (3/8/2020). ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/hp.

tirto.id - Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik BPOM Maya Gustina Andarini mengatakan belum ada obat herbal yang teruji secara klinis dapat menyembuhkan COVID-19. Saat ini BPOM masih tahap mendampingi penelitian di 11 rumah sakit, salah satunya RS Darurat Wisma Atlet.

Maya juga menegaskan obat herbal buatan Hadi Pranoto tidak memiliki izin edar, lantaran "BPOM tidak pernah memberikan persetujuan izin edar pada produk yang botolnya polosan.”

“Kami sedang melakukan penelitian, belum selesai. Jadi kalau saat ini ada yang ngirim itu [obat herbal untuk COVID-19] kami belum pernah mengeluarkan," ujar Maya dalam diskusi daring, Senin (10/8/2020).

Ia juga menegaskan belum terbukti jamu dapat membunuh virus COVID-19. Untuk membuktikan, kata dia, maka harus dilakukan uji pra-klinik hingga uji klinik terlebih dahulu.

Sebab menurutnya jamu merupakan minuman yang dibuat melalui bahan-bahan alami dengan mengandalkan uji empiris. Sementara COVID-19 muncul belakang.

“Virusnya baru ketemu kemaren jadi nggak mungkin ada empiris COVID-19 [pada Jamu]. Harus diuji sampai uji fitofarmaka karena virus baru ketemu sekarang," ujarnya.

Produk obat herbal yang hendak dijual kepada masyarakat luas apalagi untuk kepentingan COVID-19, harus mengikuti alur penelitian bahan baku menuju produk dengan data dukung ilmiah.

Sementara itu, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi berpandangan buruknya penanganan COVID-19 oleh pemerintah, menyuburkan klaim obat penyembuh tersebut.

“Manajemen penanganan wabah itu kedodoran. Aspek tekanan psikologis konsumen, lemahnya literasi konsumen terhadap produk obat-obatan, penegakan hukum juga belum optimal," ujar dia pada kesempatan yang sama.

Menurut Tulus, pemerintah lebih fokus terhadap aspek ekonomi, ketimbang aspek kesehatan.

"Jalan keluar yang saya rekomendasikan memperbarui politik manajemen penanganan wabah, tak bisa atasi pandemi jangan mimpi ekonomi akan membaik. Mendorong peningkatan literasi masyarakat konsumen terhadap produk obat, jamu tradisional, dan herbal," kata dia.