Masuk tirto.id
tirto.id - Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), Nandi Julyanto, meminta pemerintah segera menggulirkan stimulus maupun insentif untuk mendongkrak daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor baru.
Aspirasi tersebut disampaikan Nandi usai melangsungkan pertemuan dengan Menteri Perindustrian (Menperin), M. Sarmuji, di kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Selasa (27/10/2026).
"Stimulus untuk meningkatkan daya beli. Kemudian, kalau insentif itu ya fair, mau dilihat dari apa. Kalau mau melihat dari sisi emisi, bagaimana emisinya atau dari sisi penghematan, itu fair saja," ungkap Nandi.
Nandi memaparkan, dorongan stimulus menjadi sangat krusial menyusul adanya pergeseran pola belanja konsumen otomotif di dalam negeri.
Akibat tekanan daya beli, sebagian besar calon konsumen saat ini memilih membeli mobil bekas (used car) ketimbang unit baru.
"Pentingnya stimulus untuk meningkatkan daya beli, daya beli sehingga pembelian mobil baru itu meningkat, karena sekarang marketnya bergeser kepada used car," tuturnya.
Kendati demikian, Nandi mengaku belum dapat memerinci skema instrumen bantuan yang paling ideal karena masih membutuhkan pembahasan teknis lanjutan bersama pemerintah.
"Jadi, nanti bentuknya seperti apa mungkin perlu diskusi lebih lanjut," lanjut Nandi.
Menanggapi hal tersebut, Menperin, M. Sarmuji, menilai pasar kendaraan roda empat di tanah air sejatinya masih menyimpan ceruk pasar yang luas.
Berdasarkan data rasio kepemilikan, penetrasi mobil di Indonesia saat ini baru menyentuh angka 99 unit per 1.000 penduduk, masih tertinggal dibanding negara-negara tetangga di kawasan ASEAN.
"Misalkan Malaysia sampai 490, Thailand 275. Jadi, kalau itu rasio kepemilikan mobilnya bisa meningkat, itu pasti produksi akan lebih besar lagi. Dan dari catatan Toyota sendiri market tumbuh 15 persen, itu memang itu artinya industri kita juga tumbuh," urai Sarmuji.
Sebagai wujud dukungan terhadap industri otomotif, Sarmuji memastikan pemerintah kini tengah merumuskan formula teknis penyaluran insentif untuk mobil hibrida (hybrid). Kemenperin menargetkan usulan insentif tersebut dapat terealisasi pada 2026 dengan besaran nilai yang dibedakan dari mobil listrik murni alias battery electric vehicle (BEV).
"Kita usulkan nanti akan lebih diperjelas lagi karena dari industri pun tidak meminta sama seperti BEV ya, tidak minta sama, tetapi yang penting ada insentif. Besarannya secara teknis masih dikaji," tutur Sarmuji.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Mochammad Fajar Nur
