tirto.id - Bank Indonesia (BI) mengklaim jumlah pengguna jalan tol secara nasional yang melakukan transaksi nontunai per Jumat (3/11/2017) lalu telah mencapai angka 98 persen. Menurut Direktur Elektronifikasi dan Inklusi Keuangan Departemen Pengawasan dan Kebijakan Sistem Keuangan BI Pungky Wibowo, masyarakat masih harus terus diyakinkan dalam hal ketersediaan layanan isi ulang uang elektronik.
Adapun Pungky menilai dengan fasilitas isi ulang yang terjangkau, masyarakat akan relatif lebih gampang dalam bertransaksi. “Saat ini tidak ada kendala, tapi tolong kami terus diberi masukan bagaimana top up tersedia dengan baik. Sehingga masyarakat akan lebih mudah untuk top up,” kata Pungky di Jakarta pada Selasa (7/11/2017).
Selain meningkatkan kualitas layanan isi ulang uang elektronik, Pungky juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat agar program elektronifikasi jalan tol dapat segera mencapai 100 persen. “Lalu untuk pelayanan juga bukan hanya kepada nasabah atau konsumen, tapi juga kepada perusahaan-perusahaan jalan tol,” ucap Pungky.
Sebagai bentuk realisasi terhadap masukan agar disediakannya layanan isi ulang di jalan tol, Pungky pun sempat menyinggung soal wacana untuk menyediakan gerbang tol hybrid. Meski cenderung tidak merekomendasikan pengisian ulang di jalan tol, BI dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) bakal tetap menyediakan gerbang tol tersebut untuk melayani isi ulang.
“Isi ulang di jalan tol itu pasti akan membuat kemacetan. Tapi ada satu gardu yang khusus melayani hybrid. Gardu ini bukan untuk fasilitas pembayaran tunai, tapi untuk melayani penjualan-penjualan [saldo uang elektronik],” jelas Pungky.
Sampai saat ini, setidaknya sudah ada sejumlah bank seperti BNI, Bank Mandiri, BRI, BTN, dan BCA yang terlibat dalam penyediaan kartu uang elektronik untuk mendukung program elektronifikasi jalan tol. Pungky pun lantas menuturkan kalau sampai akhir tahun ini akan ada tiga bank lain yang turut bergabung, yakni Bank Mega, Bank DKI, dan Nobu Bank.
Masih dalam kesempatan yang sama, Pungky sempat menyampaikan kalau sejumlah produk uang elektronik berbasis server yang tengah dihentikan sementara oleh BI masih dalam proses pengurusan izin. Pungky mengatakan kalau proses perizinan idealnya memakan waktu selama 45 hari kerja.
Sebagaimana diketahui, sejak awal Oktober lalu BI telah menghentikan layanan isi ulang saldo uang elektronik di sejumlah perusahaan perintis (startup). Di antaranya seperti yang terdapat pada BukaLapak dengan fitur BukaDompet, Tokopedia dengan layanan TokoCash, Paytren, dan Shopee yang memiliki ShopeePay.
“Bagaimana hasilnya, nanti kita tunggu bersama. Tapi semua sedang diproses sesuai ketentuan. Kita juga harus menunggu sampai kelengkapan dokumen,” ungkap Pungky.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Yuliana Ratnasari
