BGN Setop Sementara 302 SPPG di Nusa Tenggara Barat

BGN masih memberikan waktu bagi para mitra SPPG di NTB untuk segera mengurus dan melengkapi SLHS serta IPAL.

Antara

Terbit 1 Apr 2026 08:20 WIB

Petugas menyusun paket Makan Bergizi Gratis (MBG) sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Ternate di Ternate, Maluku Utara, Senin (23/2/2026). SPPG Polres Ternate menyalurkan sebanyak 916 paket makan bergizi gratis dalam bentuk kemasan makanan kering seperti donat, roti manis, telur rebus, kacang goreng dan buah pisang untuk dua sekolah yaitu SMP Negeri 6 Kota Ternate dan SMA Islam Kota Ternate yang nantinya dikonsumsi para siswa saat berbuka puasa. ANTARA FOTO/Andri Saputra/YU

tirto.id - Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan memberhentikan operasional sementara 302 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Nusa Tenggara Barat.

"Ya, benar. Totalnya ada 302 SPPG yang ditutup sementara operasional-nya," ujar Ketua Satgas MBG NTB, Fathul Gani, saat dihubungi, Selasa (31/3/2026) malam, dilansir dari Antara.

Ia mengatakan keputusan pemberhentian operasional sementara 302 SPPG tersebut tertuang dalam surat BGN Nomor 1218/D.TWS/03/2026 tertanggal 31 Maret 2026 yang ditandatangani Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III BGN, Rudi Setiawan, di Jakarta.

Alasan pemberhentian operasional sementara SPPG itu, ujarnya, lantaran dua hal, yakni SPPG belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan belum memiliki Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) sesuai standar yang ditetapkan.

"Mempertimbangkan risiko yang dapat ditimbulkan terhadap kualitas produksi, mutu gizi, dan keamanan pangan, maka BGN memutuskan menutup sementara operasional SPPG," kata Asisten I Sekda Provinsi NTB tersebut.

Sebelum memutuskan menutup sementara operasional SPPG tersebut, kata dia, BGN telah memperingatkan agar SPPG segera melengkapi SLHS dan IPAL.

Namun, rupanya peringatan dari BGN tersebut tidak diindahkan, sehingga akhirnya BGN memutuskan untuk menutup sementara SPPG tersebut.

"SPPG yang ditutup sementara ini tersebar di seluruh wilayah NTB," ujarnya.

Fathul Gani menambahkan meski penutupan operasional SPPG tersebut bersifat sementara. BGN masih memberikan waktu bagi para mitra SPPG untuk segera mengurus dan melengkapi SLHS serta IPAL.

"Pencabutan status pemberhentian operasional sementara hanya dapat dilakukan setelah SPPG menyerahkan bukti perbaikan dan dokumen pendukung yang sah. Selama itu belum bisa dipenuhi maka penutupan sementara tetap diberlakukan," kata dia.

Ia berharap, para mitra SPPG tidak main-main dan segera memperhatikan hal itu, mengingat program MBG bukan sekadar distribusi makanan, tetapi menyangkut kebutuhan dasar anak-anak, sebagai generasi penerus bangsa.

"Kita harap ini menjadi perhatian bersama, terutama dalam aspek keamanan pangan dan kualitas layanan kepada penerima manfaat MBG," katanya.