Berpisah Saat Pilpres, Parpol Bisa Bersatu Bikin Paket Ketua MPR

tirto.id - Lobi-lobi antarpartai politik untuk menduduki kursi pimpinan Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) periode 2019-2024 makin memanas. Posisi Ketua MPR jadi rebutan setelah posisi Ketua DPR secara otomatis jadi milik PDI Perjuangan, pemenang Pemilu Legislatif 2019.

Para pengincar kursi Ketua MPR ini berasal dari partai koalisi pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin maupun pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saat Pilpres 2019.

PKB misalnya. Muhaimin Iskandar selalu ketua umum bahkan blak-blakan menyebut dirinya mengincar kursi Ketua MPR. Cak Imin, sapaannya, bahkan mengaku tak tertarik lagi di jabatan eksekutif.

"[menjadi] menteri sudah pernah dan sudah cukuplah saya mengabdi di eksekutif, gantian saya biar di legislatif," kata Cak Imin di Semarang, Selasa (9/7/2019) seperti dikutip dari Antara.

Sama seperti PKB, Golkar juga menginginkan kursi Ketua MPR. Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengatakan kursi tersebut harusnya menjadi jatah Golkar jika pembagian jatah didasarkan urutan perolehan suara Pileg 2019.

Beberapa nama dari Golkar yang digadang menjadi calon Ketua MPR adalah Kahar Muzakir, Aziz Syamsudin, Agun Gunanjar Sudarsa, Muhidin Mohamad Said, dan Zainuddin Amali.

PDI Perjuangan tak mau ikutan meramaikan perebutan kursi. Wasekjen PDIP, Eriko Sotarduga mengatakan PDIP bakal ikut kesepakan dalam paket pimpinan MPR.

"PDIP, kan, sudah dapat Ketua DPR. Sehingga dalam hal ini, kami lihat juga apa yang disampaikan ketua umum kami, oleh rekan kami tergantung pembicaraan partai yang mendukung Jokowi," kata Eriko di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2019).

Saat partai-partai di koalisi Jokowi-Ma'ruf belum sepakat menunjuk siapa yang dapat jatah Ketua MPR, Gerindra dan Demokrat meramaikan bursa.

Ketua DPP Partai Gerindra, Fary Djemi Francis mengatakan salah satu nama yang diajukan adalah Ahmad Muzani. Menurut Djemi, Muzani selaku Sekretaris Jenderal Partai Gerindra dinilai lebih bisa diterima seluruh fraksi di parlemen.

"Kawan-kawan tahu lah siapa-siapa yang lebih bisa menyatukan, ya. Salah satunya Pak Muzani," kata Djemi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2019).

Sementara itu, Partai Demokrat juga punya calon sendiri. Menurut Herman Khaeron, anggota Fraksi Demokrat, partainya menyiapkan Ketua Departemen Kaderisasi Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas.

"Saya kira Mas Ibas cocok [jadi Ketua MPR]," kata Herman, Selasa (23/7/2019).

Meski nama Ibas belum secara resmi diajukan masuk dalam paket Pimpinan MPR, Herman mengatakan Demokrat sudah berupaya mendekati fraksi partai politik pendukung pemerintah.

Kenapa Kursi Ketua MPR Jadi Rebutan?

Direktur Eksekutif Pusat Studi Demokrasi dan Partai Politik (PSDPP), Dedi Kurnia Syah Putra menilai kursi Ketua MPR jadi rebutan lantaran posisinya sangat strategis. Selain karena bisa mengubah konstitusi dan menghentikan presiden, fungsi dan peran MPR pun diwacanakan untuk diperkuat.

Dedi memprediksi perebutan posisi Ketua MPR ini berjalan dinamis. Masing-masing kubu yang bertarung di Pilpres 2019 tentu bakal kembali berkompetisi untuk menduduki kursi ini.

"Jika pemenang tidak benar-benar sanggup melunakkan oposisi, dan oposisi berkuasa di MPR, bisa saja ketidakterimaan hasil pemilu 2019 bisa terbuka kembali," kata Dedi saat dihubungi reporter Tirto, Selasa (23/7/2019).

Meski begitu, Dedi melihat ada potensi partai koalisi Jokowi-Ma'ruf dan partai koalisi Prabowo-Sandiaga guyub lantaran sistem pemilihan Ketua MPR beserta wakilnya ditentukan secara paket. Apalagi, Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Gerindra sudah bertemu Jokowi dan Rabu hari ini, bertemu Megawati.

"Sistem paket adalah penentuan ketua MPR beserta wakil yang ditetapkan secara aklamasi. Bisa saja paket keseluruhan dari pemenang pemilu, atau paket dari oposisi, atau bahkan sistem kolaborasi antarkeduanya," jelas Dedi.

Sementara itu, Direktur Riset Charta Politika, Muslimin menilai peluang oposisi dan koalisi pemerintah bersatu menyusun paket bersama Ketua MPR sangat terbuka lebar. Ini mengingat jika oposisi membentuk paket sendiri, perolehan suara mereka bakal sulit untuk menang.