Bakom Akui Kerja Pemerintah Tinggi tapi Kepuasan Publik Turun

tirto.id - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menyebut capaian pemerintah di sejumlah bidang tinggi, tetapi survei kepuasan publik disebutnya terus menurun. Ia menilai selisih itu berkaitan dengan komunikasi publik yang belum baik.

Syahganda menyampaikan hal itu dalam pembukaan Local Media Summit 2026 di Manhattan Hotel, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Ia menyebut capaian seperti kenaikan penerimaan pajak 25 persen dan penurunan kemiskinan sebagai hasil yang bagus.

Meski begitu, Syahganda mengatakan keberhasilan pemerintah tetap perlu diukur dari masukan media dan survei.

"Kita tetap harus mengukur keberhasilan pemerintah berdasarkan masukan dari teman-teman media juga masukan dari teman-teman survei," kata Syahganda.

Jarak antara Realita Kinerja dan Persepsi Publik

Syahganda juga menjelaskan, ia mendapat penjelasan dari seorang profesor ahli komunikasi saat tampil di sebuah siaran langsung. Menurut profesor itu, jarak antara persepsi publik dalam survei kepuasan dan kerja pemerintah bisa terjadi jika komunikasi tidak berjalan baik.

"Orang misalkan kerja keras tapi yang diterima oleh masyarakat ya dia ini koruptor, pemalas apa segala atau angka-angkanya kurang jelas dan lain-lain," ujarnya.

Syahganda mengaku diminta Presiden Prabowo Subianto agar program pemerintah sampai ke masyarakat paling bawah, serta menerima masukan dari berbagai pihak.

"Saya harus melakukan satu upaya menyampaikan seluas-luasnya," kata dia.

Anggaran Humas Pemda Bakal Dinaikkan Jadi 2 Persen

Untuk mewujudkan perintah tersebut, Bakom memutuskan menggandeng media lokal. Menurut Syahganda, media di daerah lebih tahu perkembangan di lapangan, misalnya soal kebakaran di Riau, Kalimantan, dan Sumatera Selatan. Informasi yang diterima lebih cepat membuat pemerintah bisa bereaksi lebih cepat.

Bakom juga berencana menaikkan anggaran humas pemerintah daerah dari 0,66 persen menjadi 2 persen. Syahganda menyebut rencana itu telah dibahas bersama Menteri Dalam Negeri dan humas pemda. Menurut dia, anggaran tersebut berpotensi meringankan beban media lokal yang selama ini banyak bergantung pada dukungan swasta karena anggaran daerah terbatas.

"Itu bisa fifty-fifty lah antara negara dengan swasta," ujarnya.