Anies Tetap Benahi DKI Meski Ibu Kota Pindah karena Macet & Banjir

tirto.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan, walaupun ibu kota Indonesia berada dalam tahap perencanaan untuk dipindahkan dengan alasan macet dan banjir, pembenahan sejumlah masalah tersebut di Jakarta tetap perlu untuk dilanjutkan.

"Kemudian yang menjadi komitmen dari pemerintah, kami semua berkomitmen bahwa rencana Pemprov [DKI] untuk melakukan pembangunan masif itu tetap akan dijalankan," kata Anies saat ditemui di Salemba, Jakarta Pusat, pada Senin (26/4/2019).

Pasalnya, kata Anies, sejumlah hal tersebut memang penting untuk diselesaikan.

"Karena kebutuhan tentang air, kebutuhan tentang transportasi, pengelolaan lingkungan hidup, itu selalu menjadi kebutuhan dan itu akan diselesaikan," ungkap Anies.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro mengatakan, rencana pemindahan ibu kota Indonesia ke luar pulau Jawa karena Jakarta macet dan banjir. Ia menyebutkan, Jakarta menjadi kota terburuk keempat berdasarkan kondisi lalu lintas saat sibuk dari 390 kota yang disurvei.

Jakarta menempati peringkat 9 terburuk untuk kepuasan pengemudi, serta kinerja kemacetan terburuk, 33.240 Stop-Start Index serta grid lock yang mengakibatkan komunikasi dan koordinasi antar kementerian lembaga kadang-kadang tidak efektif.

“Kerugian ekonomi yang diakibatkan tahun 2013 sebesar Rp56 triliun per tahun, yang kami perkirakan angkanya sekarang sudah mendekati Rp100 triliun per tahun dengan makin beratnya kemacetan di wilayah Jakarta,” kata Bambang saat menyampaikan paparannya pada Rapat Terbatas tentang tentang Tindak Lanjut Rencana Pemindahan Ibu Kota, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Menanggapi hal tersebut, Anies pun menilai penuntasan masalah kemacetan di DKI Jakarta tidak serta-merta diselesaikan melalui pemindahan ibu kota ke luar Jawa.

Anies menjelaskan, kemacetan berasal dari tiga unsur masyarakat, yakni rumah tangga, kegiatan swasta dan kegiatan pemerintahan.

"Komponen kegiatan pemerintahan itu sangat kecil. Jadi pemerintah itu pindah misalnya jumlah kendaraan pemerintah itu yang berkurang sedikit," ujar Anies.

"Jadi perpindahan ibu kota tidak otomatis mengurangi kemacetan karena kontributor terbesar kemacetan di Jakarta adalah kegiatan rumah tangga dan kegiatan swasta bukan kegiatan pemerintah," tambahnya.