tirto.id - Calon presiden Anies Baswedan kembali menyatakan sikapnya mengenai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang berada di Kalimantan Timur. Anies menilai, masih ada-ada hal penting lainnya yang perlu dilaksanakan dengan kondisi fiskal Indonesia yang terbatas.
Menurutnya, dia tak menolak IKN namun pembangunan ibu kota baru tak memiliki urgensi untuk segera diselesaikan.
"Jadi Undang-undang IKN sudah diterbitkan, sudah mau dilaksanakan dan kita punya fiskal terbatas. Ada prioritas secara urusan, ada prioritas secara waktu. Kita menyebutnya dengan istilah importance and urgent. Kalau importance and not urgent bisa dikerjakan nanti," kata Anies di Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Jakarta Pusat, pada Jumat (1/12/2023).
Anies mengingatkan dengan kondisi fiskal saat ini dalam kondisi terbatas. Ada banyak isu lainnya yang harus diprioritaskan bila dirinya terpilih. Dia menyinggung alokasi dana gaji guru honorer yang masih bermasalah.
"Pertanyaannya, sumber daya fiskal yang terbatas mau dimanfaatkan untuk apa? Untuk membangun satu tempat atau untuk membangun hal urgen lainnya. Bagaimana kalau guru honorer mendengar ada alokasi dana sekian triliun sementara dia ingin diangkat tapi anggarannya belum ada. Bagaimana kita menjelaskan ke guru honorer ini," kata Anies.
Dibandingkan meneruskan pembangunan IKN, Anies memilih anggaran negara yang tersedia saat ini untuk membangun infrastruktur penunjang di Kalimantan. Dengan demikian nantinya, integrasi antar provinsi bisa tercapai.
"Sebetulnya yang sangat mendasar bagi masyarakat disana adalah infrastruktur penunjang IKN. Apa itu? Jalan tol, kereta api, bandara, itu semua yang menunjang. Karena infrastruktur akan dirasakan semuanya dan itu menjadi penting," kata Anies.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Anggun P Situmorang
