tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan pemerintah akan memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit perbankan. Alasannya, ada beberapa perusahaan penjamin kredit yang meminta stimulus tambahan.
Pemerintah menduga, dengan permintaan ini ada kredit bermasalah yang menyebabkan perusahaan-perusahaan itu merogoh kocek lebih banyak.
“Landasannya ada beberapa perusahaan yang menjamin kredit minta tambahan premium. Kan kalau penjamin kredit minta tambahan premium, berarti ada kredit yang bermasalah,” bebernya, saat ditemui wartawan di kantornya, Jumat (28/6/2024).
Selain untuk perusahaan penjamin, pemerintah juga sedang merumuskan kebijakan khusus untuk para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Sebagaimana diketahui, UMKM merupakan target dari dilakukannya restrukturisasi kredit saat masa COVID-19.
“Untuk UMKM akan ada solusi berbeda,” imbuh mantan Menteri Perindustrian itu.
Sementara itu, rencana perpanjangan restrukturisasi kredit terdampak COVID-19 hingga 2025 ini diusulkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Padahal, kebijakan ini sudah resmi berakhir pada 31 Maret 2024.
“Ada arahan Presiden bahwa kredit restrukturisasi akibat dari pada COVID-19 itu yang seharusnya jatuh tempo pada bulan Maret 2024, ini diusulkan ke OJK nanti melalui KSSK dan Gubernur BI untuk mundur sampai dengan 2025," kata Airlangga, di Komplek Istana Negara, Senin (28/6/2024).
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Maya Saputri
