AHY: Kasus Andi Arief Bisa Menimpa Siapa Saja

tirto.id - Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) buka suara mengenai penangkapan Andi Arief karena kasus penyalahgunaan narkotika kemarin (4/3/2019).

AHY mengeluarkan pernyataan resmi saat masih di Meulaboh, Aceh, pada Selasa (5/3/2019) siang.

"Merujuk kepada keterangan pers Kadiv Humas Mabes Polri, tanggal 4 Maret 2019, saya menyesalkan terjadinya kasus yang menimpa Bung Andi Arief. Saat menerima berita ini, saya berada dalam perjalanan dari Jakarta menuju Aceh, untuk bertemu dengan masyarakat Kawasan Aceh Barat dan Selatan atau Barsela," kata AHY lewat rilis resminya yang diterima oleh wartawanTirto, Selasa (5/2/2019) siang.

AHY menilai kasus yang menimpa Andi Arief bisa terjadi kepada siapa saja, apapun alasan dan jalan ceritanya.

"Kejadian yang menimpa Bung Andi Arief bisa terjadi kepada siapa saja, apapun alasan dan jalan ceritanya. Bung Andi Arief, selaku politisi, adalah kawan setia dalam perjuangan. Sosoknya berani, sekaligus kontroversial. Ia berani bersuara lantang dan tidak takut dengan siapapun. Ia berdiri di atas akal sehat dan kebenaran," katanya AHY.

AHY menegaskan, bahwa apa yang terjadi pada Andi Arief merupakan sisi pribadi kehidupan yang bersangkutan dan tak perlu dikaitkan ke partai.

"Apa yang menimpa Bung Andi Arief, merupakan sisi pribadi kehidupan yang bersangkutan. Kita doakan semoga Bung Andi Arief kuat menjalani ini semua, begitupun dengan keluarganya," katanya.

AHY juga menerima kabar bahwa pihak kepolisian tak akan melakukan tindakan pro-justisia dan Andi Arief akan direhabilitasi.

"Merujuk keterangan kepolisian, Bung Andi Arief adalah korban. Polisi tidak menemukan barang bukti dan tidak benar ada kehadiran perempuan. Semua yang diedarkan di medsos berasal dari sumber yang tidak diketahui. Polisi sudah memutuskan tidak ada tindakan pro-justitia, dan Bung Andi Arief akan menjalani rehabilitasi," katanya.

Selanjutnya AHY mengatakan sudah berkoordinasi dengan Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan bawah bebijakan partai akan dibicarakan lebih lanjut dan sudah menjadi kewenangan DPP Pusat Partai Demokrat.