12 Pelapor Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anwar Usman Cs ke MKMK

MKMK menggelar rapat penanganan laporan dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi pada Kamis (26/10/2023).

Terbit 26 Oct 2023 13:22 WIB,

Waktu baca ±3 menit

Suasana sidang permohonan uji materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di Jakarta, Senin (16/10/2023).ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/tom.

tirto.id - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menggelar rapat penanganan laporan dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi pada Kamis (26/10/2023). Rapat itu dipimpin oleh anggota MKMK Jimly Asshiddique. Ia didampingi dua anggota MKMK lain, Wahiddin Adam dan Bintan Saragih.

Agenda rapat terkait klarifikasi kepada 12 pihak pelapor. Namun, pihak yang menghadiri rapat itu hanya sembilan pihak. Sementara, tiga pihak lainnya tak hadir.

Untuk diketahui, ke-12 pihak itu menilai ada satu atau lebih hakim MK yang melanggar etik. Mereka lantas melayangkan laporan kepada MK.

Pelanggaran etik yang dimaksud adalah soal keluarnya putusan gugatan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Gugatan tersebut masuk usai adanya putusan yang dipandang dipengaruhi oleh hubungan Hakim Ketua Anwar Usman sebagai paman Gibran Rakabuming Raka.

Berikut merupakan daftar 12 pihak pelapor dan hakim konstitusi yang dilaporkan:

1. Tim Advokasi Peduli Pemilu (TAPP). TAPP melaporkan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi untuk Ketua MK Anwar Usman. TAPP beranggotakan:

- Gugum Ridho Putra

- Darma Rozali Azhar

- Irfan Maulana Muharam

- Iqbal Sumarlan Putra

- Dega Kautsar Pradana

2. Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI). PBHI melaporkan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi untuk semua hakim MK yang berjumlah sembilan orang. PBHI beranggotakan:

- Julius Ibrani

- Anisa Azahra

3. Advokasi Rakyat untuk Nusantara (ARUN). ARUN melaporkan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi untuk anggota hakim konstitusi Saldi Isra. Arun beranggotakan:

- Yudi Rijali Muslim

- Bob Hasan

4. Perhimpunan Pemuda Madani. Perhimpunan Pemuda Madani melaporkan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi untuk Ketua MK Anwar Usman, anggota hakim konstitusi Manahan MP Sitompul dan anggota hakim konstitusi Guntur Hamzah. Perhimpunan ini beranggotakan:

- Furqan Jurdi

- Rimbo Bugis

- Ikhsan Fisabilillah

5. Perekat Nusantara dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia. Perekat Nusantara dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia melaporkan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi untuk Ketua MK Anwar Usman. Perekat Nusantara terdiri dari:

- Petrus Selestinus

- Kareltikwalo

- Erik Espaat

- Riki Monika

- Frans

6. Integrity Indrayana Center. Integrity Indrayana Center melaporkan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi untuk Ketua MK Anwar Usman. Pelapor dikomandoi oleh Denny Indrayana.

7. Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia. Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia melaporkan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi untuk Ketua MK Anwar Usman. Tim ini dikomandoi Birevn Haruan.

8. Lembaga Bantuan Hukum Cipta Karya Keadilan. Lembaga Bantuan Hukum Cipta Karya Keadilan melaporkan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi untuk anggota hakim konstitusi Saldi Isra dan anggota hakim konstitusi Arief Hidayat. Pelapor terdiri dari:

- Andi

- Ahmad Fahmi Gustirandi

9. Lingkar Nusantara (LISAN). LISAN melaporkan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi untuk anggota hakim konstitusi Saldi Isra. LISAN diwakili oleh Ahmad Fatoni.

Sementara itu, berikut merupakan tiga pihak yang mengajukan laporan, tetapi tak hadir dalam rapat:

10. Lembaga Bantuan Hukum Barisan Relawan Jalan Perubahan

11. Perkumpulan Aktivis Pemantau Hasil Reformasi

12. Lembaga Pemantau dan Pengawas Pejabat Negara