tirto.id - Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mendesak adanya reformasi di sektor keuangan Indonesia. Hal ini tidak lepas dari masih rendahnya sektor tersebut di dalam negeri apabila dibandingkan dengan negara peer group lainnya.
Dia mengatakan sektor keuangan Indonesia yang dilihat dari indikator aset bank per Produk Domestik Bruto (PDB), kapitalisasi pasar modal per PDB, aset industri asuransi per PDB, dan aset dana pensiun per PDB masih relatif rendah.
Selain itu, sektor perbankan yang merupakan sumber pendanaan jangka pendek, masih mendominasi. Padahal pembiayaan pembangunan membutuhkan pendanaan jangka panjang. Industri keuangan non bank sebagai sumber pendanaan jangka panjang juga memiliki porsi dan peran yang masih kecil terhadap sektor keuangan maupun PDB.
"Kondisi ini menggambarkan bahwa kapasitas menghimpun dana oleh sektor keuangan Indonesia masih relatif rendah, sementara potensi pendalaman masih besar," kata dia seperti dikutip Jumat (19/8/2022).
Suahasil menyebut sektor perbankan ternyata masih memiliki permasalahan struktural, mengakibatkan inefisiensi. Hal ini terlihat dari data overhead cost perbankan Indonesia dan net interest margin perbankan tanah air yang masih tinggi dibandingkan negara-negara Kawasan.
"Hal ini menyebabkan tingkat suku bunga pinjaman yang lebih tinggi yang akhirnya menyebabkan perekonomian berbiaya tinggi," ungkapnya.
Suahasil menjelaskan data jumlah dan pertumbuhan simpanan menunjukkan adanya potensi untuk mendiversifikasikan instrumen keuangan, khususnya bagi nasabah dengan jumlah simpanan besar. Dia juga menyoroti perkembangan instrumen investasi pada aset krypto yang perlu didukung oleh kerangka mitigasi risiko yang memadai.
Aspek tata kelola dan penegakan hukum di sektor keuangan juga dinilai masih perlu dilakukan banyak perbaikan. Sementara itu, perlindungan investor dan konsumen sektor keuangan perlu ditingkatkan. Literasi keuangan yang masih rendah dan banyaknya UMKM yang belum memiliki akses pembiayaan juga menjadi pemantik dilakukannya reformasi sektor keuangan Indonesia. Tantangan masa depan berupa disrupsi teknologi di sektor keuangan juga perlu ditangani secara baik.
“Dan satu lagi elemen dari reformasi sektor keuangan adalah sumber daya manusia di sektor keuangan. Kalau tadi adalah produknya, jumlah uangnya, jumlah investornya, tapi tentu sektor keuangan ini perlu kita lihat seperti apa sih pekerjanya,” ungkapnya.
Dia menjelaskan hal ini berkenaan dengan adanya statistik yang menunjukkan bahwa tren pertumbuhan SDM di sektor keuangan dalam satu dekade terakhir mengalami perlambatan. Untuk mendorong penguatan sektor keuangan Indonesia, maka jumlah pekerja pada sektor tersebut harus didorong secara optimal.
Selanjutnya, ekosistem pelaporan keuangan eksisting pada beberapa entitas juga perlu dilakukan review. Dia menegaskan bahwa hal itu perlu disinkronkan tanpa menambah birokrasi namun bisa betul-betul baik untuk pengawasan yang lebih komprehensif.
Terakhir, sebagian besar peraturan perundang-undangan berusia sudah lebih dari 10 tahun. Peraturan perundang-undangan ini dalam implementasinya perlu dilakukan review terus menerus dan menjadi bagian dari urgensi reformasi sektor keuangan. Kebutuhan adanya penguatan koordinasi dalam menjaga stabilitas keuangan di masa depan juga muncul. Hal ini timbul lantaran adanya lesson learnt dari penguatan koordinasi dalam penanganan krisis dan tekanan pasar keuangan akibat pandemi Covid-19.
"Sehingga kalau kita lihat keseluruhan latar belakang tadi dan perlunya reformasi sektor keuangan, kita melihat ada lima item, kalau boleh kita bilang ini lima pilar yang perlu kita address," pungkasnya.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Intan Umbari Prihatin
