tirto.id - Hasil rapat koordinasi (Rakor) yang dilakukan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2019. Besaran UMP yang telah disepakati bakal diumumkan 1 November 2018.
Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY, Andung Prihadi Santosa dengan menunjukkan keterangan hasil rapat kepada wartawan. Tercantum besaran UMP DIY sebesar Rp1.570.922. "UMP nanti akan diumumkan tanggal 1 November sekarang proses," kata dia, Senin (29/10/2018).
Selain menyepakati besaran UMP, pemerintah DIY juga telah disepakati pula besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK). Masing-masing besarannya yakni UMK Yogyakarta Rp1.846.400, Sleman Rp1.701.000, Bantul, Rp1.649.800, Kulon Progo Rp1.613.200, Gunungkidul Rp1.571.000.
"UMK akan ditetapkan setelah UMP, yaitu tanggal 2 November atau 3 November," ujarnya.
Menurut Andang, besaran UMK tersebut telah ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari SK Gubernur. Kemudian, besaran UMP dan UKM 2019 di DIY diputuskan dengan dasar hukum UU No 13 tahun 2003, PP No 78 tahun 2015, Instruksi presiden RI No 9 tahun 2013, Permenakertrans No 7 tahun 2013, dan PP No 78 tahun 2015.
"Karena itu [UMP dan UKM 2019] sudah instruksi dewan [pengupahan]. Tetapi ada catatan, untuk penetapan [UMP] tahun 2020 rapat merekomendasikan dipelajari kembali komponen-komponen KHL, khususnya dari non pangan," ucapnya.
Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti usai mengikuti rakor mengakui dirinya telah dimintai tanggapan oleh Gubernur DIY terkait penetapan UMK.
"Pak Gubernur meminta tanggapan atau rekomendasi terkait besaran UMK ke seluruh kabupaten kota," kata Haryadi.
Penulis: Irwan Syambudi
Editor: Alexander Haryanto
