Tempat & Tanggal Lahir
Lembata Island, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, Indonesia, 1 Juni 1958
Karir
- Staf Editor Penerbit Yayasan Obor Indonesia (1985 - 1988)
- Menteri Negara Lingkungan Hidup Kementerian RI (1999 - 2001)
Detail Tokoh
Alexander Keraf merupakan Mantan Staff Pusat Pengembangan Etika dan sekaligus sebagai salah satu Staf Pengajar di Universitas Atmajaya sejak tahun 1988. Alexander Keraf menempuh pendidiakn Strata-1 di Sekolah Tinggi Filsafat Driyakara tahun 1988, melanjutkan strata-2 dan strata-3 di Highet Institute of Philosophi Katholieke, Universiteid Leuven-Belgia pada tahun 1992.
Kota Lamena, Nusa Tenggara Timur menjadi tanah kelahiran mantan Menteri Lingkungan Hidup ini. Ia merupakan menteri pemerhati, pengurus, dan pengelola masalah lingkungan ke-5 di Indonesia, menjabat selama periode 1999-2001. Mantan Anggota Dewan Etika Indonesia Corruption Wathch ini berpengalaman pula di bidang editorial. Ia pernah menjadi Staf Editor di Penerbit Yayasan Obor Indonesia tahun 1985-1988.
Pengajar filsafat di Unika Atmajaya ini mulai terlibat di dunia politik sejak masih mahasiswa. Berawal dari ruang diskusi, ia mengenal para aktivis politik dan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM). Dari sekian banyak diskusi yang diikutinya, ia memiliki ketertarikan khusus terhadap masalah lingkungan. Pria yang lahir pada bulan Juni tanggal 1 tahun 1958 ini kemudian dekat dengan Roy BB Janis, Laksamana Sukardi, dan Tarto Sudiro (Alm.). Orang-orang inilah yang mempengaruhi sikap politisnya, ia menjadi orang yang lebih vokal dari sebelum bergabung dengan politik secara resmi di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Awalnya, ia bergabung sebagai anggota badan penelitian dan pengembangan (Balitbang) partai.
Suami dari Maria Mia Tufan ini juga berani melawan dominasi PT Freeport Indonesia di Timika. Tak cuma Freeport yang ia hadapi, ia juga menyatakan keberatan dominasi dari PT Newmont Mining Corporation Indonesia di Minahasa, dan PT Monagro Kimia di Jakarta. Ia menolak karena perusahaan-perusahaan tersebut bergerak dibidang pertambangan dan perkebunan yang telah mengambil banyak material berharga dari alam. Kekhawatiran LSM dan aktivis politik lain bahwa ia tidak dapat memerangi masalah ini pun berkurang, perlahan-lahan mereka berbalik mendukungnya.
PT Freeport dan Asian Development Bank (ADB) sempat kebakaran jenggot karena kebijakan yang dikeluarkan oleh Alexander dikarenakan masalah mengenai pinjaman ADB sebesar US$ 10.000.000 kepada departemen lingkungan hidup. Ketika Alexander Keraf menjabat sebagai menteri, ADB diminta untuk melakukan peninjauan ulang atas besaran pinjaman tersebut. Dengan tenang, manta Staf Pusat Pengembangan Etika Universitas Atma Jaya Jakarta ini bertutur, ”Kami hanya mampu meminjam dana sebesar 3.700.000 US$. Saya dapat bertanggung jawab menggunakan dana ini. Sementara itu, sisanya saya kembalikan.”
Mendengar Alexander mengeluarkan kebijakan seperti itu, pihak ADB mati-matian menolak. Alexander menerangkan situasi saat itu memperlihatkan bahwa ADB tidak peduli jika dana itu akan digunakan secara baik-baik atau serampangan saja oleh departemennya. Alexander tak bisa melakukan itu, sementara mereka rencana awal yang telah disepakati menteri sebelumnya dengan ADB harus diterima.
Gerahnya berbagai pihak nampaknya menimbulkan reaksi politis yang merugikan jabatan presiden. Megawati menggantikan kedudukan Abdurrahman Wahid sebagai orang nomor satu di Indonesia sejak tahun 2001. Sejak saat itu pula keberadaan Alexander dicopot dari kursi menteri. Meskipun begitu, Alexander tidak berhenti memperhatikan lingkungan hidup. Orang yang beridealisme tinggi ini juga tidak mundur begitu saja dari politik, ia kembali ke dunia politik dengan berada di parlemen. Ia menjadi Wakil Ketua Komisi VII DPR.
Sebagai anggota dewan, suaranya untuk lingkungan hidup masih terdengar sampai sekarang. Ketika 15 perusahaan tambang sedang mengurus perizinan pendirian, ia menentang keras operasi perusahaan-perusahaan tersebut di daerah hutan lindung. ”Saya harap, pemerintah menaikkan standar lingkungan dan bukan merendahkannya. Saya juga mendorong DPR untuk tidak mengubah kawasan hutan lindung sebagai pusat konservasi menjadi kawasan pertambangan,” katanya. Sayang, suaranya seperti hanya dianggap sebagai siulan kecil, sebab perusahaan tambang dan perkebunan semakin menjamur hingga dampaknya semakin terasa di tahun 2015. Pertegahan tahun itu terjadi kebakaran hutan besar-besaran yang menyebabkan bencana asap hingga ke negara tetangga.
