tirto.id - Pemerintah bakal menggratiskan ongkos tiket Kereta Cepat Jakarta Bandung pada Agustus 2023 khusus untuk warga yang tinggal di sekitar bantaran rel kereta tersebut. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengklaim layanan perjalanan gratis akan dimulai pada 18 Agustus hingga Oktober 2023.
"Tiket 18 Agustus sampai Oktober gratis, akan didahulukan untuk warga yang ada di jalur kereta api cepat ini. Dan, nanti akan diatur keadilan mendapatkan tiketnya seperti apa," tutur Ridwan Kamil saat ditemui di Masjid Agung Sumedang, Jawa Barat, Jumat (23/6/2023).
Sementara itu, Kang Emil begitu sapaan akrabnya belum mau merinci terkait tarif tiket Kereta Cepat. "Masih terlalu jauh jika membicarakan tiket, balik modal saja masih panjang," ungkapnya.
Untuk diketahui, Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), Dwiyana Slamet Riyadi memberikan bocoran tarif tiket Kereta Api Cepat Jakarta Bandung saat sudah operasional secara komersial. Berdasarkan usulan tarif maksimal perjalan ditargetkan berada di kisaran Rp250.000 untuk sekali perjalanan.
"Yang pasti rekomendasi dari teman-teman perhubungan sebisa mungkin Rp250 ribu," kata dia kepada media, dikutip Jumat (23/6/2023).
Dia menjelaskan tarif rekomendasi tersebut diberikan untuk tiga tahun pertama. Nantinya sistem tiketing tersebut akan digabung dengan tiket KAI dan LRT.
"Sekarang kita pembuatan demand forecast, financial model pun sudah mengacu tiga tahun pertama Rp250 ribu. Tapi semuanya kan masih didiskusikan," ujarnya.
Sebelumnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menerbitkan izin operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dalam waktu dekat. Izin ini menjadi salah satu yang ditunggu untuk operasional kereta cepat.
"InsyaAllah izin operasi itu akan kita berikan paling lambat sebelum 1 Oktober. Kalau memungkinkan kita lakukan sebelum 18 Agustus kita lakukan," kata Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, usai menjajal KCJB, di Stasiun KCIC Halim, Jakarta Timur, Kamis (22/6/2023).
Budi mengatakan pihaknya akan menjalin kerja sama dengan Prancis untuk melakukan pengamatan terkait izin operasional.
Penulis: Hanif Reyhan Ghifari
Editor: Intan Umbari Prihatin
