tirto.id - Koordinator Lapangan Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Monas Yus Hardi mengaku belum mengetahui soal rencana Gubernur Anies Baswedan menaikkan tarif parkir IRTI Monas berlangganan untuk Pegawai Negeri Sipil DKI.
"Saya sih belum tahu. Belum ada instruksi apa-apa dari atas," ujarnya ketika ditemui Tirto di Komplek Monas, Jakarta Pusat, Jumat (11/1/2019).
Yus juga menjelaskan tarif parkir berlangganan untuk para PNS DKI Jakarta masih normal. Untuk sepeda motor masih Rp22 ribu per bulan dan mobil Rp 66 ribu per bulan.
Sebelumnya Pelaksana Tugas (Plt) Kadishub DKI Sigit Wijatmoko mengabarkan bahwa Pemprov DKI akan mencabut subsidi parkir para PNS di wilayah kerjanya. Dengan begitu tarif parkir akan dinaikan.
Rencananya, sepeda motor akan naik menjadi Rp 352 ribu per bulan sedangkan mobil Rp 550 bulan.
"Jadi sudah dirapatkan untuk pola pencabutan insentifnya. Hitungan tarifnya pun juga sudah ditetapkan. Nah sekarang dalam proses nih," ujar Sigit, Kamis (11/1/2019).
Sigit menjelaskan juga, bahwa PNS yang sudah berlangganan IRTI Monas sejak Desember 2018 lalu. Tidak akan mendapatkan insentif per Januari 2019 ini. Sehingga apabila mereka memarkirkan kendaraannya di IRTI Monas, maka akan dikenakan sebagai pengunjung umum.
"Artinya parkir berlangganan yang Januari itu sudah menggunakan skema paling baru. [Masuknya] Berlangganan umum, kalau [para PNS] mau berlangganan," ujarnya.
Sigit menambahkan, kebijakan baru tersebut akan mulai efektif per 15 Januari 2019 mendatang.
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Maya Saputri
