Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan apabila ada SPBU swasta yang membutuhkan tambahan pasokan di luar kuota, mekanismenya harus melalui kerja sama dengan Pertamina. Hal ini dikarenakan Pertamina merupakan representasi negara dalam urusan impor BBM.
“Kalau mau minta lebih, ini kan menyangkut dengan hajat hidup orang banyak. Kalau mau lebih silahkan berkolaborasi dengan Pertamina. Pertamina itu representasi negara. Kita tidak mau cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak ini semuanya diserahkan kepada teori pasar,” ujar Bahlil pada wartawan di Kementerian ESDM, Rabu (17/9/2025).
Bahlil menekankan bahwa tidak ada tambahan impor di luar kuota yang sudah ditetapkan pemerintah tahun ini. Terlebih seluruh perusahaan SPBU swasta sudah mendapatkan tambahan kuota distribusi sebesar 110 persen dibandingkan tahun lalu. Dengan begitu, pemerintah menekankan tidak ada pihak swasta yang dirugikan dalam pembagian kuota.
“Kuotanya sudah kita kasih. Jadi setiap swasta sudah kita kasih 110 persen. Kalau mereka bilang stoknya sudah habis, silakan berkolaborasi dengan Pertamina," jelas dia.
Diketahui, BBM non-subsidi sempat mengalami kekosongan di SPBU swasta seperti Shell, Vivo, dan BP. Kementerian ESDM memastikan Pertamina siap menyuplai BBM non-subsidi bagi SPBU swasta.
Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, mengaku telah melakukan pembicaraan dengan Kementerian ESDM, dan rencana pembelian tersebut masih dalam tahap pembahasan.
"Kemarin masih dalam tahap pembicaraan. Kemarin dipimpin oleh Kementerian ESDM untuk tentunya berkomunikasi antara badan usaha SPBU swasta dengan Pertamina," katanya saat ditemui usai RDP dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (11/9/2025).
Ketika ditanya apakah kuota impor BBM Pertamina dapat mencukupi kekosongan di SPBU swasta, Simon belum memberikan penjelasan detail. Ia hanya menegaskan hal tersebut masih dibahas oleh tim Pertamina.
Penulis: Natania Longdong
Editor: Dwi Aditya Putra
