tirto.id - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohammad Sohibul Iman memuji langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam merombak kabinet. Ia juga mengatakan kabinet kerja baru hasil "resuffle" (perombakan) sudah solid.
"Kami mengapresiasi hak prerogatif Presiden Joko Widodo untuk merombak kabinet dan menurut saya tim yang ada saat ini cukup solid," katanya di Kupang, Selasa (2/8/2016).
Lebih lanjut Sohibul mengatakan, hasil perombakan kabinet kerja mengarah pada perubahan bidang ekonomi, seperti keuangan, energi sumber daya mineral, perdagangan.
"Ini artinya pemerintah menginginkan adanya perbaikan ekonomi secara cepat dan merata," lanjutnya.
Menurut dia, perombakan kabinet kerja tersebut harus sejalan dengan pengelolaan dan koordinasi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo karena jika tidak maka tidak membuahkan hasil yang baik.
"Presiden harus memperbaiki cara mengelola kabinet, apalagi dengan adanya menteri-menteri baru yang kompenten di bidanganya tersebut," katanya.
Tim kabinet kerja, kata dia, harus solid dalam arti tidak boleh ada perselisihan atau pertengkaran sehingga keluar sebagai satu kesatuan dalam kebijakan dan pelaksaan program. "Semua persoalan harus selesai di tingkat kabinet," tambahnya.
Shoibul Iman mengakui bahwa tidak ada kader PKS yang ada dalam kabinet kerja karena pihaknya sudah menetukan pilihan berada di luar dari pemerintahan.
"Kita memang tidak ada kader di pemerintahan karena pilihan kita di luar dari pemerintahan namun tetap melakukan pengawalan sehingga program kebijakan yang baik akan tetap didukung dan yang tidak baik tentu akan ditolak," katanya.
Secara terpisah, Pengamat Ekonomi dari Universitas Widya Mandira Kupang, Dr. Thomas Ola Langodai menilai hasil resuffle kabinet kerja Presiden Joko Widodo merupakan pilihan terbaik dan akan membawa angin segar bagi perkembangan ekonomi yang lebih baik.
"Hasil resuffle kabinet kerja lebih mengarah pada bidang ekonomi dan terbukti orang-rang yang terpilih berkompeten dan diterima oleh pasar," katanya di Kupang.
Menurut dia, perombakan kabinet harus dilakukan sebagai langkah strategis Presiden Joko Widodo dalam mempercepat pembangunan perekonomian di Indonesia.
"Artinya Presiden sejauh ini sudah berjalan dengan cepat namun tampaknya para menteri masih lamban jauh di belakang, ibaratnya Presiden sudah 1000 langka namun menterinya baru separuh sehingga perlu adanya perombakan," katanya.
Menurut dia, program kebijakan kabinet kerja yang baru harus selaras dengan tujuan Negara melalui visi-misi Presiden sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pembuatan kebjakan dan realisasi.
"Kalau ada program kebijakan yang keluar dari rel visi-misi Presiden maka akan timbul ketidakharmonisan yang tentu akan berdampak pada masyarakat luas," katanya.
Dia berharap menteri-menteri yang terpilih dapat membuat terobosan cerdas dalam berbagai kebijakan dan tetap koheren antara satu dengan yang lain sehingga pembangunan Indonesia sebagai poros maritim dunia sesuai program Presiden Joko Widodo dapat berjalan dengan cepat untuk kesejahteraan rakyat.
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto
