tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pembebasan lahan di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, jangan sampai merugikan masyarakat.
Jokowi mengaku sudah mendengar keluhan masyarakat terkait ganti rugi lahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Ia telah meminta Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono untuk menangani masalah tersebut.
"Kemarin sore sudah saya bicarakan dengan Pak Bambang, bahwa jangan sampai masyarakat dirugikan, oleh sebab itu ada beberapa opsi, baik ganti untung atau juga relokasi diberikan lahan yang lain," kata Jokowi di KIPP IKN Nusantara, Kalimantan Timur, Kamis (23/2/2023).
"Saya kira ada beberapa opsi, pilihan lain sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan ganti rugi lahan dinilai yang terlalu rendah tidak bisa disamakan di semua kasus.
"Ya tergantung, ya. Itu case by case," Kata Bambang di Persemaian Mentawir, IKN Nusantara, Kamis.
Bambang menjelaskan harga lahan berbeda antara daerah yang menghadap hutan dan menghadap danau. Selain itu, harga tanah juga bergantung pada aksesibilitas ke IKN maupun ke area lain.
Bambang sudah membentuk tim untuk mendengar keluhan soal pembebasan lahan di IKN Nusantara. Selain itu, ia memastikan ganti rugi lahan akan dibayar secara tunai atau tidak ditunda.
Badan Otorita IKN juga bersedia mediasi ulang jika masyarakat kurang berkenan soal nilai ganti rugi lahan.
"Tentu akan duduk sama-sama lagi. kan enggak semua orang juga nanti punya pemahaman yang sama tentang harga tanah, segala macam," Kata Bambang.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Gilang Ramadhan
