Siapa Kawan dan Lawan Indonesia di Melanesia Soal Papua Merdeka?

tirto.id - Vanuatu punya peran penting mengangkat isu pemerdekaan Papua di forum tingkat dunia. Tapi, tidak selamanya ia dan rekan-rekan sesama anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) melakukan hal serupa. Kondisi politik domestik dan intervensi Indonesia di kawasan Pasifik turut mempengaruhi sikap mereka.

Tak lama setelah Vanuatu merdeka pada 1980, perdana menteri pertama Vanuatu, Walter Hadye Lini, menyampaikan bahwa Vanuatu takkan sepenuhnya merdeka sampai seluruh Melanesia terbebas dari kolonialisme. Semangat anti-kolonialisme itu juga dibalut "The Melanesian Way" yang digagas filsuf kelahiran Papua New Guinea (PNG) bernama Bernard Narokobi pada 1970-an.

Bagi Narokobi, Melanesia mencakup wilayah Papua (di Indonesia), PNG, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Kaledonia Baru, dan Fiji. Gagasan itu dia tulis dalam serangkaian artikel di surat kabar PNG, tetangga paling timur Indonesia itu merdeka pada 1975. Semangatnya adalah kebangkitan Melanesia yang telah lama dijajah Eropa serta mendukung pembentukan negara-negara baru di kawasan Melanesia.

Pemimpin Vanuatu, PNG, dan Kepulauan Solomon bertemu di Goroka, PNG pada 1986. Perwakilan organisasi pendukung pemerdekaan Kaledonia Baru yang tergabung dalam Front de Libération Nationale Kanake et Socialiste (FLNKS) juga turut hadir.

Empat unsur tersebut sepakat membentuk kaukus MSG dan menyetujui pentingnya negara-negara Melanesia untuk bersolidaritas demi memperjuangkan kepentingan bersama, termasuk mendukung FLNKS.

Sementara itu, "Melanesian Way" juga berpengaruh di Papua. Pada 1978, antropolog Arnold Ap membentuk grup musik Mambesak yang menyuarakan aspirasi Melanesia orang Papua sebagai bentuk perlawanan terhadap Indonesia. Ap dibunuh Kopassandha (kini Kopassus) pada 1984. Lalu, Thomas Wanggai memproklamasikan "Melanesia Barat" pada 1988. Atas perbuatannya, Wanggai dipenjara.

PNG, Vanuatu, dan Kepulauan Solomon menandatangani Prinsip Kerja Sama Antar Negara Merdeka Melanesia pada 1988. Kesepakatan ini menandai terbentuknya MSG. Setahun berikutnya, FLNKS resmi menjadi anggota MSG, disusul kemudian oleh Fiji pada 1996.

Lantas, bagaimana posisi Papua di MSG?

Semakin ke Sini, Indonesia Diuntungkan

Menurut analisis Stephanie Lawson dalam "West Papua, Indonesia and the Melanesian Spearhead Group" (2016) yang dimuat di Australian Journal of International Affairs, dengan menjadikan FLNKS sebagai anggota, MSG menempuh jalan yang berbeda via Pacific Islands Forum (PIF), organisasi penghimpun negara-negara di Lautan Pasifik. Hanya negara merdeka yang boleh jadi anggota PIF. Sedangkan FLNKS, aktor politik non-negara yang memperjuangkan pemerdekaan, jadi anggota MSG.

Keanggotaan FLNKS di MSG itu pun menjadi alasan untuk memasukkan organisasi pendukung Papua merdeka ke MSG. Tapi, itu bukan jalan yang mudah mengingat relasi negara-negara MSG dengan Indonesia. Pertemuan MSG 2011, 2013, dan 2015 adalah serangkaian contoh terjalnya jalan Papua menuju MSG.

Saat Fiji memimpin MSG, Indonesia diberi status observer di Pertemuan MSG 2011.

Dalam Pertemuan MSG pada Juni 2013 di Kaledonia Baru, delegasi Papua mengajukan West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) sebagai calon anggota MSG. Tapi, jelang Pertemuan Perdana Menteri Fiji Bainimarama bertemu Menko Polhukam Djoko Suyanto di Nadi, Fiji. Sebagaimana dicatat Nic Maclellan dalam "Pacific Diplomacy and Decolonisation in the 21st Century" (2018) yang dimuat di The New Pacific Diplomacy, akhirnya Fiji datang di Pertemuan MSG dengan sejumlah rencana untuk mengarahkan perdebatan mengenai Papua.

Pertemuan yang juga dihadiri delegasi Indonesia dan WPNCL itu menghasilkan keputusan untuk menangguhkan pengajuan keanggotaan WPNCL. Putusan untuk menerima atau tidak WPNCL menjadi anggota MSG bakal diambil setelah delegasi menlu MSG meninjau Jakarta dan Jayapura dalam kurun enam bulah pasca-pertemuan. Perdana Menteri PNG Peter O'Neill dan Menteri Luar Negeri Rimbink Pato absen sendiri dalam pertemuan tersebut, alih-alih memimpin delegasi bisnis ke Jakarta.

Dua bulan pasca-pertemuan, Perdana Menteri Kepulauan Solomon Gordon Darcy melawat ke Jakarta dalam rangka misi perdagangan. Vanuatu memboikot misi peninjauan atas Papua yang berangkat ke Jakarta dan Jayapura pada 11-15 Januari 2014, dipimpin Menlu Fiji Ratu Inoke Kubuabola. Vanuatu tidak terima cara Indonesia mengubah perjalanan tersebut menjadi misi perdagangan.

Tapi manuver Indonesia membuahkan hasil. Pertemuan Pemimpin MSG 2014 di Port Moresby, PNG menangguhkan pengajuan keanggotaan WPNCL.

Hasil Pertemuan Port Moresby membuat diplomasi Indonesia unggul satu langkah. Di sisi lain, negara pendukung pemerdekaan Papua tak mengambil langkah mundur.

Desember 2014, Vanuatu menjadi tuan rumah pembentukan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Organisasi itu menjadi payung tiga organisasi Papua pendukung pemerdekaan yang sebelumnya berjalan masing-masing: WPNCL, Negara Federasi Republik Papua Barat (NFRPB), dan West Papua National Parliament (WPNP). Pada Februari 2015, ULMWP kembali mengajukan diri sebagai calon anggota MSG.

Sebulan kemudian, Menlu Indonesia Retno Marsudi mengunjungi PNG, Kepulauan Solomon, dan Fiji. Pada Mei 2015, Presiden Jokowi menyambangi Papua dan PNG, serta berjanji membuka akses untuk jurnalis ke Papua. Namun, sampai hari ini janji itu tidak pernah ditepati.

Pertemuan MSG 2015 di Kepulauan Solomon lagi-lagi menguntungkan Indonesia. ULMWP diganjar status observer, sementara Indonesia diberi status associate member MSG. Indonesia berdalih mewakili orang-orang Melanesia yang tinggal di lima provinsi (Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur).

Lobi Jakarta di Pasifik

Posisi perdana menteri Vanuatu cepat berganti. Sejak tahun 2000, sebagian besar perdana menteri hanya mampu mempertahankan jabatannya selama satu hingga dua tahun. Yang jelas, dua kebijakan MSG yang menguntungkan posisi Indonesia di MSG 2011 dan 2015 diambil kala perdana menteri Vanuatu dijabat Sato Kilman, pimpinan partai People's Progressive (PP).

Pemerintahan Kilman mendukung Indonesia untuk diberi status observer di Pertemuan MSG 2011. Pada 2012, Indonesia mengirim bantuan dua traktor, dua ambulans, dan seratus komputer yang diangkut dengan pesawat TNI-AU. Kebijakan itu ditentang oposisi. Kilman mengundurkan diri dari jabatan perdana menteri pada Maret 2013, setelah mayoritas parlemen menyatakan mosi tidak percaya.

Kilman juga tidak menghadiri Pertemuan MSG 2015 yang memberikan status associate member kepada Indonesia.

Charlot Salwai, perdana menteri Vanuatu saat ini, mendukung pemerdekaan Papua. Ia terus mendorong ULMWP untuk menjadi anggota MSG.

Pola serupa muncul di Kepulauan Solomon. Manasseh Sogavare (Perdana Menteri Kepulauan Solomon 2014-2017) mendukung pemerdekaan Papua. Dia mengutuk pelanggaran HAM di Papua di Debat Umum Majelis Umum PBB ke-72 2017. Tapi, perdana menteri penggantinya, Rick Hounipwela, mengambil jalan lain.

Rick menjabat sejak November 2017. Pada April 2018, Kepulauan Solomon mengirim delegasinya ke provinsi Papua dan Papua Barat. Hasil kunjungan itu akan menjadi bahan pertimbangan kebijakan Kepulauan Solomon terhadap ULMWP dan pemerdekaan Papua.

"Kami berusaha memberikan gambaran yang bagus kepada pemerintah. Untung-ruginya harus kami beri tahu kepada pemerintah, dan pemerintah secara independen membuat keputusan kebijakan itu," ujar Sekretaris Khusus Hubungan Internasional Kepulauan Solomon Rence Sore, Mei 2018.

Pemimpin FLNKS Victor Tutugoro dikabarkan tidak sreg dengan kehadiran Indonesia di MSG.

"Bagi FLNKS, MSG adalah organisasi negara-negara Melanesia. Menurut saya, Indonesia bukan bagian dari blok Melanesia," ujar Tutugoro pada 2015.

Fiji dan PNG dikenal sebagai anggota MSG yang pro-Indonesia. Apabila neraca perdagangan Indonesia dengan Australia dan Selandia Baru tidak diperhitungkan, sekitar 44,8 persen pasar ekspor Indonesia di Lautan Pasifik pada 2017 ada di kawasan MSG.

Sebagian besar pasar ekspor Indonesia di MSG ada di Fiji dan PNG. Nilai ekspor Indonesia ke PNG pada 2017 sebesar $174,85 juta, sementara ke Fiji sebesar $22,94. Bandingkan dengan nilai ekspor Indonesia pada 2017 ke Kepulauan Solomon ($16,55 juta) dan Vanuatu ($4,67 juta) yang jauh di bawah itu.

Strategi Indonesia di MSG dibedah pernah dibahas lebih dalam oleh Grant Wyeth dalam "What Drives Indonesia's Pacific Island Strategy?" yang terbit di kanal The Diplomat (Agustus 2018). Pada 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkunjung ke Fiji dan berpidato di Pacific Islands Development Forum (PIDF), organisasi bentukan Fiji untuk menyaingi Pacific Islands Forum (PIF). Dalam pidato tersebut, SBY menyatakan bakal menggelontorkan $20 juta untuk mengatasi perubahan iklim dan berbagai inisiatif terkait mitigasi bencana alam.

Partai Social Democratic Liberal (Sodelpa) yang berhaluan oposisi di Fiji mengklaim bantuan militer Indonesia untuk Fiji sebagai imbalan karena negara tersebut mendukung posisi Indonesia di MSG.

Untuk kasus PNG, analisis Stephanie Lawson menyatakan PNG butuh Indonesia untuk meningkatkan statusnya dari observer ASEAN ke anggota. PNG juga sulit bicara anti-kolonialisme karena orang-orang di Daerah Otonom Bouganville selama ini juga menuntut merdeka dan akan menyelenggarakan referendum pada Juni 2019.

Pada awal 2015, Perdana Menteri PNG Peter O'Neill menentang kekerasan yang terjadi di Papua. Di sisi lain, dia menyatakan Papua membutuhkan wakil di MSG, tapi bukan berasal dari kelompok pro-kemerdekaan. Yang layak menjadi wakil Papua, menurut O'Neill, ialah gubernur provinsi Papua atau Papua Barat.

Gagalkah MSG?

Pertemuan MSG pada Februari 2018 di Port Moresby menyatakan bahwa pendaftaran ULMWP sebagai anggota MSG akan diproses di bawah pedoman baru mengenai keanggotaan organisasi tersebut.

Menanggapi itu, Indonesia meminta MSG menghormati kedaulatannya. Bagi Indonesia, isu Papua adalah urusan dalam negeri. Tapi Ketua ULMWP Benny Wenda menyatakan, "Papua adalah isu Melanesia, yang mesti dituntaskan oleh orang Melanesia—Indonesia bukan Melanesia."

Enam bulan kemudian, Menlu Vanuatu Ralph Regenvanu menyatakan MSG telah gagal menyuarakan isu pemerdekaan Papua. Tak lama setelah itu, Direktur Umum MSG Amena Yauvoli yang berasal dari PNG menyatakan MSG buka tempat untuk mendiskusikan Papua. Isu HAM di Papua mesti diselesaikan organisasi internasional. Bagi Yauvoli, musuh bersama MSG adalah kriminalitas.

Perkembangan ini menunjukkan satu hal: MSG yang tak lagi bicara mentabukan pembicaraan tentang kemerdekaan Papua kini adalah organisasi yang jauh dari semangat Melanesian Way yang melatarbelakangi pendiriannya.