tirto.id - Beredar surat dari Ketua Umum Partai Demokrat (PD), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terkait situasi pasca-Pilpres 2019. Dalam surat itu juga disebutkan bahwa sesuai arahan SBY, seluruh pimpinan maupun kader Partai Demokrat untuk sementara menghentikan “dinas” di Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Ketua Dewan Kehormatan PD Amir Syamsudin membenarkan vailiditas surat tersebut.
"Betul," kata Amir saat dimintai konfirmasi oleh Tirto.
Ada tiga poin yang disampaikan SBY. Pertama, “Sehubungan dengan perkembangan situasi politik pasca-pemungutan suara Pemilu 2019 yang menunjukkan ketegangan (tension) dan bisa berkembang ke arah yang membahayakan politik dan keamanan kita, saya instruksikan kepada pejabat tersebut alamat, untuk secara terus menerus memantau dari dekat perkembangan situasi yang terjadi di tanah air.”
Kedua, SBY meminta agar para pengurus dan kader Partai Demokrat tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi dan Undang-undang yang berlaku serta tidak segaris dengan kebijakan pimpinan Partai Demokrat.
Poin kedua inilah yang digariswabahi Amir Syamsudin. "Intinya ada di butir 2," kata mantan Menteri Hukum dan HAM ini.
Sedangkan pada poin ketiga, SBY memerintahkan, “Jika terjadi kegentingan dan situasi yang menjurus ke arah konflik dan krisis yang membahayakan, segera melapor kepada Ketum pada kesempatan pertama.”
Selain poin-poin tersebut di atas, tertulis catatan tambahan yang mengatakan bahwa sesuai arahan Ketua Umum Partai Demokrat (SBY), seluruh pimpinan partai maupun kader PD yang “berdinas” di BPN agar sekarang juga kembali untuk konsolidasi.
Surat perintah dari SBY tersebut ditujukan kepada beberapa petinggi PD termasuk Sekjen selaku Pelaksana Tugas Harian Hinca Panjaitan, Wakil Ketua Syarief Hasan, juga ditembuskan kepada Komandan Komando Tugas Bersama (Dankogasma) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY.
Dalam dua hari terakhir seruan melakukan people power sempat muncul. Penasihat PA 212 Eggi Sudjana, misalnya, mengatakan soal people power di Kertanegara, markas kubu Prabowo.
"Jika temuan kecurangan semakin terang benderang, Malaysia sebelum pemilu sudah dicoblos, maka jika kecurangan diakumulasi oleh KPU, insya Allah setelah diumumkan resmi, apakah ada kecurangan serius? Kekuatan people power mesti dilakukan. Kalau people power terjadi, tak perlu ikut-ikut mekanisme, karena sudah kedaulatan rakyat," katanya.
Editor: Iswara N Raditya
