tirto.id - Cawapres Sandiaga Salahuddin Uno berjanji menghapus Ujian Nasional (UN). Ini ia utarakan dalam debat Pilpres 2019 yang diselenggarakan tadi malam ((17/3/2019).
"Kami juga pastikan bahwa sistem Ujian Nasional dihentikan," kata Sandiaga di lokasi debat, Hotel Sultan, Jakarta.
Menariknya, tidak seperti dalam banyak kesempatan lain, Direktur Program Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Aria Bima tak menyanggah sepenuhnya usul ini. Dia bilang UN "mungkin tidak perlu dihapus," tapi "tidak perlu diadakan setiap tahun."
Rencana ini juga diapresiasi Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). Wakil Sekjen FSGI, Satriwan Salim, menyebut ini sebagai "keberanian". Dia bilang meski sejak 2015 bukan lagi satu-satunya penentu kelulusan--kebijakan yang ditetapkan oleh Anies Baswedan ketika menjabat Mendikbud--UN tetap saja membebani mental siswa.
Meski diapresiasi, tetapi rencana ini masih menimbulkan tanya. Pertanyaan muncul karena, terlepas dari segala kekurangannya, UN sendiri memiliki tujuan tertentu, termasuk salah satunya mengukur kemampuan siswa.
Dalam Buku Saku Ujian Nasional 2019 yang diterbitkan Badan Standar Pendidikan Nasional 2019 (PDF), UN bertujuan setidaknya untuk dua hal, yang salah satunya adalah "mengukur pencapaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional."
Jika kemudian UN dihapus, lantas apa alat yang dipakai untuk "mengukur pencapaian kompetensi lulusan" tersebut?
Minat dan Bakat
Sandiaga sendiri dalam debat mengatakan yang akan menggantikan UN adalah "penelusuran minat dan bakat." Jawaban ini dielaborasi oleh Direktur Materi Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Sudirman Said.
Prabowo-Sandiaga akan tetap menerapkan standar tertentu untuk mengukur kualitas pendidikan, kata Sudirman, tapi itu tidak dalam skala nasional. Sebab, kata Sudirman usai debat, "masing-masing wilayah itu level kemampuannya berbeda-beda."
"Anda bayangkan kalau standar kelulusan bahasa Inggris anak Jakarta sama anak daerah. Saya merasakan bagaimana mencari guru sulit. Jadi tidak fair," kata Sudirman.
Sudirman bilang yang akan menentukan itu adalah pihak sekolah karena merekalah yang tahu persis kemampuan siswa. Sekolah akan menentukan sendiri instrumen penilaian berdasarkan pemetaan terhadap minat dan bakat siswa.
Sementara Juru Bicara BPN, Ledia Hetifah, mengatakan meski sekolah diberikan otonomi yang lebih luas dibanding sekarang, tapi mereka akan tetap mengikuti akreditasi. Akreditasi yang tepat dan ketat, katanya, semakin memungkinkan penghapusan UN.
"Akreditasi yang baik itu sebenarnya sudah bisa menentukan standar. Standar itu ditentukan dari situ, sehingga anak-anak dengan minat dan bakat tertentu sudah di-scanning pihak sekolah," kata Ledia, juga usai debat.
Selain untuk mengukur kualitas siswa, saat ini nilai UN (lebih tepatnya: Ujian Nasional Berbasis Komputer/UNBK) juga dipakai untuk mendaftar ke sekolah menengah--meski sudah menerapkan sistem zonasi. Pun dengan mendaftar ke perguruan tinggi.
Dengan begitu, jika UN dihapus, sistem tersebut juga perlu disesuaikan.
Tapi bagi Satriwan Salim, penjabaran tersebut belum memuaskan. Skema "minat dan bakat", katanya, "belum menjawab bentuk pengukuran kompetensi siswa yang lebih komprehensif, berkeadilan, dan bermanfaat."
Penulis: Rio Apinino
