Indeks Kpu

KPU menetapkan 204.807.222 daftar pemilih tetap (DPT), baik dalam dan luar negeri yang akan menggunakan hak suaranya dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Banyak bacaleg masuk kategori BMS karena waktu pendaftaran terbatas sehingga beberapa dokumen yang menjadi syarat belum dapat dilengkapi.

KPU mempertanyakan akses sumber data daftar pemilih sementara (DPS) sebanyak 52 juta yang diklaim Perkumpulan Warga Negara untuk Pemilu Jurdil, tidak wajar.

Bagja mengakui penghapusan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) menjadi masalah bagi Bawaslu.

KPU memastikan apa pun keputusan MK soal sistem pemilu tidak memengaruhi tahapan penyelenggaraan pemilu yang sudah berjalan.

Langkah KPU menghapus laporan sumbangan dana kampanye berpotensi memberi jalan masuknya dana ilegal ke partai untuk pendanaan pemilu.

Idham Holik mengatakan, dihapuskannya LPSDK bukan berarti peserta pemilu tidak diwajibkan untuk melaporkan sumbangan dana kampanye yang diterima.

Dengan menghapus Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), KPU dianggap belum memahami adanya irisan antara pemilu dan pemberantasan korupsi.

DPR mendapat laporan dugaan praktik transaksional dalam rekrutmen anggota KPU dan Bawaslu di daerah. Dewan akan menindak tegas hal itu apabila terbukti.

Terkait antisipasi sumber dana ilegal kampanye caleg yang disebut KPU, berikut respons dari Partai Demokrat dan PPP.

KPK telah bersurat kepada KPU agar mewajibkan caleg terpilih untuk melaporkan hartanya kepada KPK sebelum dilantik.

KPU siap menerima konsultasi Partai Nasdem usai Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka. Johnny telah didaftarkan sebagai bacaleg.

KPU memberikan waktu tersendiri untuk proses perbaikan kebenaran dan keabsahan dokumen caleg parpol.

Komnas HAM berharap revisi PKPU soal keterwakilan perempuan dapat diselesaikan sebelum berakhir masa pendaftaran caleg berakhir pada 14 Mei 2023.

Mardiono berharap hasil Pemilu 2024 dapat menjadi wujud kedaulatan rakyat Indonesia.

Ada ASN di mobil dinas Gubernur Sumbar saat Mahyeldi mendaftarkan bacaleg PKS ke KPU. Hal itu tidak dibenarkan dan Elly memberikan peringatan.

Hasto Kristiyanto bersama pengurus DPP PDIP lainnya menaiki delman yang diiringi parade budaya dari Kantor DPP PDIP menuju kantor KPU RI.

KPU menyatakan masih ada 16 parpol lagi yang belum mendaftarkan bakal calon anggota legislatifnya.