tirto.id - Presiden Joko Widodo saat memimpin Rapat Terbatas membahas alat utama sistem pertahanan (alutsista) di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (20/7/2016) menginginkan pembelian alutsista harus ada transparansi yang betul-betul terbuka.
"Karena itu di setiap pengadaan alutsista, UU industri pertahanan wajib diberlakukan," ujarnya.
Menurut Jokowi, pengadaan alutsista harus berdasarkan kebutuhan.
"Masukan dari semua matra, baik dari AL, AD, AU, dari panglima TNI, menhan, semuanya, sehingga betul-betul yang kita beli, yang kita rencanakan ini adalah memang sebuah kebutuhan, bukan keinginan-keinginan," katanya.
Presiden mengatakan pembelian alutsista harus disertai transfer of teknologi terhadap industri pertahanan nasional.
"Dahulukan arahnya ke sana, sehingga perkembangan industri pertahanan nasional betul-betul mengarah kepada kemandirian pemenuhan alat pertahanan dan keamanan kita," tutur Jokowi.
Presiden berharap ratas yang berkaitan dengan pengadaan alutsista dapat fokus pada pengadaan alutsista untuk memenuhi postur kekuatan pokok minimum 2024.
"Dan di tahun 2019 sudah harus terlihat kerangka modernisasi TNI sesuai dengan rencana strategis KPM 2024," tambahnya.
KPM 2024, yakni TNI AD memiliki alutsista berat, seperti tank medium, heli serbu, dan persenjataan infanteri khusus.
TNI AL diperkuat dengan autsista dengan karakter kemampuan Angkatan Laut, seperti kapal selam, kapal perang permukaan, sistem pengintaian maritim untuk pengamanan lokasi-lokasi yang punya potensi konflik.
Sedangkan TNI AU diperkuat alutsista strategis berupa pesawat-pesawat jet tempur, pesawat angkutan berat, sistem pertahanan rudal, dan sistem radar.
Penulis: Rima Suliastini
Editor: Rima Suliastini
