tirto.id - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) selama tiga hari pada 14-16 Desember 2019. Mukernas ini akan menentukan waktu pelaksanaan Muktamar PPP antara sesuai jadwal pada April 2021 atau dipercepat pada 2020.
"Mukernas nanti akan memutuskan apakah Muktamar PPP untuk memilih ketua umum yang definitif itu akan dipercepat atau tidak," kata Sekjen PPP Arsul Sani di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2019).
Selain itu, Mukernas juga akan menjadi ajang evaluasi kinerja DPP PPP di bawah kepemimpinan Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa dan Arsul Sani sebagai Sekjen. Seluruh pengurus wilayah akan menyampaikan keberhasilan partai sehingga harus dipertahankan, serta hal-hal yang kurang sehingga harus ada perbaikan di kepemimpinan berikutnya.
Arsul mengatakan Mukernas juga akan mempersiapkan mesin partai dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Ia pun menjamin tak ada mahar politik yang dilakukan PPP dalam Pilkada 2020 nanti.
"Jadi supaya clear, ini disampaikan kepada para calon kalau ada kemudian katakanlah ini untuk PPP harga perkursi sekian, itu tidak ada," jelasnya.
Wakil Ketua MPR itu memastikan sudah tak ada lagi kubu-kubuan di partainya saat ini. Ia mengatakan membuka pintu bagi siapa saja yang ingin masuk kembali ke PPP yang memiliki legalitas berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM dan putusan pengadilan.
"Yang legitimate ketum Plt Pak Suharso, Sekjen saya. Yang belum gabung mari bergabung, wong yang di luar PPP aja kita ajak apalagi orang PPP sendiri," pungkasnya.
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Widia Primastika
