Masuk tirto.id
tirto.id - Pemerintah Malaysia dilaporkan telah melarang pegawai negeri sipil (PNS) mereka untuk menggunakan aplikasi navigasi Waze. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyebut hal ini dilakukan untuk melindungi informasi pemerintah, berkenaan dengan asal usul aplikasi tersebut yang terkait dengan Israel.
Dalam keterangannya pada Rabu (21/10/2026), Anwar Ibrahim menyebut keputusan ini diambil setelah pihaknya “mempertimbangkan status Waze Mobile Ltd sebagai pengontrol data yang didirikan dan beroperasi berdasarkan hukum Israel”.
“Informasi sensitif pemerintah dan data pribadi masyarakat harus dilindungi agar tidak dieksploitasi oleh rezim Israel dengan cara yang dapat mengancam keamanan dan kedaulatan nasional,” tutur Anwar Ibrahim, dikutip dari Free Malaysia Today.
Dinukil dari Reuters, larangan tersebut juga dilaporkan telah diinformasikan kepada kepala lembaga pemerintahan di Malaysia lewat surat resmi tertanggal Selasa (20/10/2026). Surat ini menyatakan bahwa larangan penggunaan Waze akan segera dilaksanakan.
Kepala Sekretaris Pemerintahan Malaysia Shamsul Azri Abu Bakar menyebut, beredarnya surat tersebut juga dapat diartikan bahwa para pegawai negeri di Malaysia kini tak lagi diperbolehkan menggunakan Waze di perangkat seluler mereka.
Surat itu disebut dikeluarkan Pemerintah Malaysia sehari setelah Anwar Ibrahim membuat pernyataan di Facebook tentang risiko keamanan Waze. PM Malaysia itu menyebut aplikasi ini berpotensi membawa risiko karena Waze “terikat pada hukum Israel”.
Dalam keterangannya, Anwar Ibrahim juga merekomendasikan para pegawai negeri Malaysia untuk menggunakan TuJu, aplikasi pemetaan domestik, sebagai alternatif. TuJu merupakan aplikasi navigasi yang dikembangkan oleh Otoritas Jalan Raya Malaysia.
Dengan keputusan ini, Malaysia kini mengikuti jejak Irak untuk melarang penggunaan aplikasi Waze. Seturut Al Jazeera, Irak telah mengumumkan larangan serupa pada awal bulan ini.
Pada awal Oktober, Kementerian Komunikasi Irak mengumumkan rencana untuk memblokir penggunaan Waze di negara itu mulai Desember 2026. Dengan pemblokiran ini, Waze diproyeksikan tak akan berfungsi di Irak mulai awal 2027 mendatang.
Keputusan Pemerintah Irak ini juga didasarkan pada asal usul Waze sebagai aplikasi yang pertama dikembangkan di Israel, sebelum kemudian diakuisisi Google pada 2013 dengan nilai transaksi mencapai hampir 1 miliar dolar AS.
Terkait cara kerja Waze yang diudga terkait potensi penyalahgunaan data oleh Israel, sejauh ini belum diungkap baik oleh Irak ataupun Malaysia. Namun, laporan Al Jazeera menyebut kebijakan privasi pada aplikasi Waze memungkinkannya mengumpulkan lokasi, rute, tujuan, riwayat pencarian, dan detail perangkat pengguna.
Karena sifat data yang dikumpulkan dari penggunanya secara berkala, data tersebut memiliki nilai keamanan karena dapat mengungkap pola pergerakan, waktu puncak, dan anomali navigasi.
Sementara itu, pada 2017, Malaysia merupakan negara dengan jumlah pengguna Waze terbanyak di Asia. Sekitar 6 juta pengguna aktif menggunakan aplikasi itu setiap bulan dan 2,5 juta di antaranya ada di Kuala Lumpur. Dalam sebulan, pengguna Waze di Malaysia mampu memberikan hampir 1,2 juta peringatan lalu lintas.
Penulis: Rizal Amril Yahya
Editor: Ilham Choirul Anwar
