PKS Pilih Jadi Oposisi karena Koalisi Jokowi Sudah Terlalu Gemuk

Hidayat Nur Wahid mengatakan Jokowi harus fokus dengan koalisinya, karena mereka sudah mengajukan nama calon menteri yang sangat banyak.

Reporter: Selfie Miftahul Jannah

Terbit 30 Jul 2019 06:57 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Hidayat Nur Wahid, tirto.id/Lalu Rahadian

tirto.id -

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan, koalisi Kabinet Indonesia Kerja (KIK) sudah terlalu gemuk. Hal ini yang membuat PKS tetap tegas mengambil sikap untuk berada di luar pemerintah atau oposisi.

"Saya sampaikan Pak Jokowi fokus saja dengan kawan-kawan yang koalisinya, karena mereka sudah mengajukan nama yang sangat banyak," terang dia di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan Jakarta Selatan, Selasa (30/7/2019).

Ia juga mengatakan, banyak partai koalisi yang sudah mengemukakan soal tak setuju jika oposisi merapat. Bahkan banyak partai koalisi juga sudah mengajukan untuk meminta jatah kursi kepada Presiden Jokowi.

"Apalagi Kita juga sudah mendengar kan beberapa tokoh dari beragam partai sudah sampaikan sudah cukup yang ada di ini [koalisi pemerintah] sudah sangat gemuk jangan sampai obesitas jangan sampai kemudian mengurangi porsi," ujar dia.

Hal ini yang membuat PKS akan bijak untuk tak berada di sisi pemerintah seusai Pemilihan Presiden (Pilpres) selesai.

"Kita tau dengan PSI mengajukan 44 nama, Hanura 20 nama, PPP 15 Nama kemudian PKB mengajukan 10 nama NasDem 11 nama belum nanti tambah dengan PDIP dan Golkar sudah amat sangat banyak. Jadi kalau Pak Jokowi fokus pada teman koalisinya itu sudah lebih dari cukup," terang dia.

Ia mengatakan, biarlah PKS yang pada masa pilpres lalu tak mendukung Jokowi dan Ma'ruf Amin dalam kontestasi menjadi oposisi.

"Wajar saja kami berada di luar kabinet dan itu adalah bagian dari yang sudah terjadi di Indonesia. Zaman PDIP dulu 10 tahun berada di luar kabinet. Kemarin pun kami di luar kabinet 2014-2019 dan sekarang di luar kabinet. Enggak ada masalah kok," terang dia.

Ia akan fokus untuk menjadi pihak oposisi untuk menjaga keseimbangan dan pengendalian demokrasi yang saat ini sebagian besar legislatif dan eksekutif dikuasasi koalisi pemerintahan.

"Indonesia tak akan menjadi bermaslaah ketika tak semua partai berada di dalam kabinet. PKS di luar kabinet memastikan bahwa demokrasi tetap berjalan untuk melakukan cek and balance," tandas dia.