tirto.id - PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) terus memperkuat tata kelola dan digitalisasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Hulu Migas. Penguatan sistem, proses, serta inovasi digital menjadi bagian dari upaya meningkatkan akurasi data, efektivitas pengelolaan aset, kepatuhan terhadap regulasi, serta mendukung keberlangsungan operasi migas secara berkelanjutan.
Sebagai salah satu Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan portofolio BMN Hulu Migas terbesar di Indonesia, PHR mengelola aset yang tersebar di wilayah kerja seluas 6.400 kilometer persegi yang mencakup lima kabupaten dan dua kota di Provinsi Riau. Dengan skala pengelolaan tersebut, perusahaan terus berupaya setiap aset tercatat secara akurat, terjaga kondisinya, serta dimanfaatkan secara optimal sesuai kebutuhan operasional.
Komitmen tersebut mendapat pengakuan melalui penghargaan The Best Asset Custodianship Implementation & Asset Management Innovation dalam Forum Ekonomi, Keuangan, dan Komersial (FOREK) Hulu Minyak dan Gas Bumi 2026 yang berlangsung di Jakarta pada Kamis (29/10). Penghargaan ini merupakan apresiasi dari SKK Migas kepada KKKS yang menunjukkan kinerja unggul dalam tata kelola, serta inovasi pengelolaan aset BMN Hulu Migas.
Pencapaian tersebut melanjutkan keberhasilan PHR yang sebelumnya meraih penghargaan Best Asset Custodianship Implementation pada 2024. Konsistensi ini mencerminkan upaya perusahaan dalam membangun sistem pengelolaan aset yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
Direktur Utama PHR Muhamad Arifin mengatakan bahwa pengelolaan aset dalam jumlah besar membutuhkan tata kelola yang kuat antara fungsi keuangan dengan pemilik aset dan fungsi terkait lainnya, proses yang terintegrasi, serta pemanfaatan teknologi untuk memastikan seluruh aset dapat dikelola secara efektif dan bertanggung jawab.
“Melalui pemanfaatan teknologi digital dan penguatan koordinasi dengan SKK Migas serta instansi terkait, kami berupaya menjaga akurasi data sekaligus memastikan setiap proses pengelolaan aset dilaksanakan secara profesional dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Arifin menambahkan, pengelolaan aset membutuhkan sistem tata kelola yang kuat, proses yang terintegrasi, serta kedisiplinan dalam setiap tahapan pengelolaannya. PHR tidak hanya memastikan aset tercatat dan terlindungi dengan baik, tetapi juga terus mendorong optimalisasi portofolio agar pengelolaannya semakin efektif dan sesuai dengan kebutuhan operasional.
Untuk mendukung pengelolaan aset yang terintegrasi, PHR mengembangkan sejumlah aplikasi digital yang mencakup seluruh siklus pengelolaan BMN Hulu Migas. Pemanfaatan aplikasi tersebut mendukung akselerasi dan peningkatan akurasi proses pengelolaan aset serta membantu mempercepat proses persetujuan atas usulan penghapusan aset melalui alur kerja yang lebih terintegrasi. Selain memperkuat sistem digital, PHR secara konsisten melaksanakan upaya inventarisasi aset guna menyesuaikan antara data administrasi dan kondisi aktual di lapangan.
Kegiatan inventarisasi aset dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi kondisi, status, dan kebutuhan pemanfaatan aset. Aset yang rusak berat dan/atau tidak lagi digunakan akan diusulkan melalui mekanisme penghapusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi data, menertibkan administrasi, serta mengoptimalkan portofolio aset secara berkelanjutan.
Dalam pelaksanaannya, PHR terus memperkuat koordinasi dengan SKK Migas, Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara (PPBMN) Kementerian ESDM, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, untuk seluruh proses pengelolaan aset. Perusahaan juga secara konsisten menyampaikan laporan ke Sistem Informasi Aset SKK Migas (Sinas Migas) secara tepat waktu setiap kuartal sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban pelaporan. Secara internal, implementasi tata Kelola tersebut didukung dengan struktur organisasi pengelolaan aset yang lengkap.
FOREK merupakan kegiatan yang digelar sebagai wadah kolaborasi strategis antara Pemerintah, regulator, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan industri hulu migas. Forum ini bertujuan memperkuat iklim investasi, mendorong percepatan komersialisasi, mendukung program peningkatan produksi dan lifting migas nasional.
Tahun ini, FOREK menghadirkan puluhan narasumber dan pakar dari dalam maupun luar negeri yang mewakili berbagai pemangku kepentingan. Melalui rangkaian plenary session dan stream session, forum ini menjadi wadah diskusi berbagai isu strategis sektor energi, mencakup peningkatan daya saing investasi, kebijakan fiskal, komersialisasi minyak dan gas bumi, pengelolaan aset, tata kelola keuangan, serta penguatan kemitraan dan akses pembiayaan.
Melalui penguatan tata kelola, optimalisasi siklus hidup aset, serta pemanfaatan teknologi digital, PHR terus meningkatkan kualitas pengelolaan aset BMN Hulu Migas agar semakin efektif, transparan, dan akuntabel. Upaya ini tidak hanya mendukung keandalan operasi perusahaan, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga aset negara dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah. PHR menegaskan bahwa upaya perbaikan dan penyempurnaan sistem dan proses pengelolaan aset ke depannya akan terus dilakukan agar semakin adaptif terhadap kebutuhan operasi serta sejalan dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG).
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
Masuk tirto.id

































