Pemerintah Tunda Penambahan Jumlah Penerima Bantuan Non-Tunai

tirto.id - Pemerintah akan menunda penambahan jumlah penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Hal tersebut dibicarakan dalam rapat evaluasi penyaluran BPNT di Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

"Ada surat penundaan dari Kemensos. Kita mau percepat penyaluran, tadi cuma cek kesiapan penggantian BPNT. Sekarang 1,2 juta [keluarga]. April tambahan 2,6 juta. Digeser jadi April. Sekarang cuma cek kesiapannya," kata Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Muzdalifah di kantor Kemenko PMK, Rabu (7/2/2018)

Sebelumnya, pada Februari ini pemerintah berencana menambah jumlah penerima BPNT menjadi 2,6 juta keluarga dari bulan Januari 2018 yang hanya mencapai 1,2 juta keluarga. Pemerintah menargetkan pada akhir tahun 2018 total penerima BPNT mencapai 10 juta keluarga.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan, penyaluran BPNT kepada 1,2 juta keluarga di bulan Januari 2018 sudah berjalan dengan baik.

Meskipun begitu, ia menambahkan, "ada sedikit yang meleset artinya tidak tepat sasaran, masih ada beberapa yang menggunakan kartu karena belum paham. Sosialisasi masih harus diperbaiki," kata Bambang.

Sementara Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang turut hadir dalam rapat pun menyampaikan hal senada dengan Bambang Brodjonegoro. Menurutnya, harus ada perbaikan dalam hal pendataan untuk mengantisipasi ketidaktepatan penyaluran BPNT di kemudian hari.

"Diharapkan akan ada perbaikan khususnya masalah data, data itu signifikan. Ini disinkronkan menjadi satu pintu," kata Moeldoko.

Selain itu Moeldoko juga menyampaikan beberapa poin evaluasi lainnya seperti sosialisasi distribusi, dan jumlah e-warong, tempat pengambilan BPNT, yang dirasa masih belum memadai.

Dalam rapat evaluasi penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai ini turut hadir Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardjojo, dan perwakilan dari Kementerian Sosial. Rapat sendiri langsung dipimpin oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.