tirto.id - Pemerintah mempertimbangkan melakukan transformasi skema subsidi energi tertutup untuk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dam LPG. Pertimbangan itu diambil lantaran melihat banyaknya subsidi di lapangan yang tidak tepat sasaran.
"Agar lebih tetap sasaran, hanya mereka yang miskin atau rentan miskin yang menikmati," kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Edy Priyono dalam pernyataannya, Rabu (25/5/2022).
Dia menilai skema subsidi terbuka seperti sekarang ini, dikhawatirkan volumenya bisa menjadi tidak terbatas. Masyarakat yang tidak masuk kategori penerima subsidi malah ikut menikmati.
Sementara itu untuk implementasi skema subsidi energi akan disesuaikan dengan waktu. Terutama melihat kondisi perekonomian terkini. Pemerintah juga masih menunggu kesiapan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Ini untuk menjaring masyarakat yang berhak mendapat subsidi dan tidak menggangu daya belinya," ungkapnya.
Berdasarkan data APBN, realisasi belanja negara untuk subsidi BBM dan LPG mencapai Rp34,8 triliun pada April 2022. Jumlah ini lebih tinggi 50 persen dibandingkan periode yang sama pada 2021, yakni Rp23,3 triliun.
"Kenaikan subsidi BBM dan LPG merupakan dampak dari kenaikan harga migas di pasar global. Kita masih banyak mengimpor migas, sehingga ketika harga beli naik dan kita ingin mempertahankan harga, subsidi harus naik," ucapnya.
Meski terlampau tinggi, Edy menekankan bahwa pemerintah tetap mempertahankan subsidi BBM, khususnya jenis Pertalite dan LPG 3 kilogram. Itu dilakukan demi menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga-harga komoditas, imbas dari ketidakpastian global.
Dia menuturkan pemerintah bisa saja mencabut subsidi dan melepas BBM jenis Pertalite serta LPG 3 kilogram dengan harga keekonomian demi menjaga stabilitas APBN. Namun, opsi tersebut tidak dipilih, dan pemerintah justru menambah anggaran belanja untuk subsidi energi.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Intan Umbari Prihatin
