tirto.id - Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah membuka tender bagi swasta untuk mengelola tol laut. Untuk mewujudkan skema tersebut Kemenhub siap mengucurkan dana sebesar Rp200 miliar.
Berbicara dalam dalam diskusi bertajuk "Memperkuat Industri Peralatan Trasnportasi Nasional untuk Logistik" di Jakarta, Kamis (20/10/216) Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan bahwa tender proyek tol laut itu sudah akan dimulai pada tahun ini.
"Anggarannya memang 2017, tapi tender dari sekarang, uang yang dilibatkan Rp200 miliar, kami sudah bilang ke Insa (Asosiasi Pemilik Kapal Nasional) tinggal menyiapkan syarat-syaratnya saja, jangan sampai batal lagi," katanya.
Lebih rinci Budi menyebutkan ada tiga tempat yang akan dioperasikan mulai 1 Januari 2017, yaitu di wilayah barat Sumatera, timur Kalimantan, dan Maluku.
Tiga trayek tersebut, antara lain Tanjung Priok-Enggano-Mentawai-Pulau-Nias-Sinabang PP, Tanjung Perak-Bawean-Belang Belang PP dan Tanjung Perak-Kisar-Namrola-Gebe-Tobelo PP.
"Selama ini Pelni menjadi tulang punggung dalam pelayaran perintis dan saat ini kami buka kesempatan kepada swasta untuk melakukan perbaikan, peningkatan okupansi, memperbaiki jenis barang jadi bukan hanya sampai Timika, tapi juga sampai Ilaga," katanya.
Niatan pemerintah ini disambut positif oleh pihak swasta. Sekretaris Jenderal Kemenhub Sugihardjo pada 29 Agustus silam pernah menyampaikan bahwa swasta berminat untuk ikut mengoperasikan sembilan rute tol laut pada 2017 mendatang.
"Swasta mengatakan bahwa mereka berminat (mengoperasikan), kalau begitu berikan kesempatan yang sama saja," katanya.
Menurut Sugihardjo, pemerintah memberikan penugasan kepada PT Pelni sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengoperasikan tol laut, namun untuk swasta sendiri proses pengelolaannya harus melalui mekanisme tender.
"Kalau swasta boleh tidak penugasan, swasta kan harus tender dan itu perlu waktu dan sebagainya," katanya.
