Pembangunan Sarana Pengendali Banjir Masih Jauh dari Target PUPR

tirto.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengakui target pembangunan sarana pengendali banjir pada periode 2015-2019 sulit terpenuhi.

Dalam kurun waktu 2015-2019, Kementerian PUPR menargetkan pembangunan sarana pengendali banjir sepanjang 3.090 kilometer. Akan tetapi, sampai akhir 2018 lalu, realisasinya hanya mencapai 868,81 kilometer.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Hari Suprayogi menyatakan sisa target yang belum terpenuhi sulit dikejar pada tahun ini. Kementerian PUPR hanya menargetkan menormalisasi saluran sungai, tanggul banjir dan kanal sepanjang 131,19 kilometer saja pada 2018.

“Salah satu kendala yang dihadapi adalah masalah tanah," kata Hari dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta pada Rabu (30/1/2019).

"[Masalah tanah] Misalnya [terjadi pada] normalisasi Kali Ciliwung, Pesanggrahan, Angke, Sunter, Sudetan Ciliwung-BKT, dan Sungai Tondano di Manado,” Hari menambahkan.

Kendati demikian, Hari mengklaim Kementerian PUPR telah berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mencari solusi untuk masalah pengadaan lahan.

“Jadi seperti [pembangunan] Bendungan Ciawi itu, bisa lebih cepat selesainya,” ujar Hari.

Menurut Hari, kegiatan pengendalian banjir pada 2019 memerlukan anggaran Rp3,89 triliun. Selain melakukan normalisasi, Hari juga mengatakan sejumlah upaya lain yang dilakukan ialah dengan membangun polder atau kolam retensi sebanyak 1 unit dan pembangunan sistem pompa 2 unit.

Untuk kegiatan pembangunan kolam retensi itu rencananya dilakukan di Nipa-Nipa, Sulawesi Selatan. Sementara sistem pompa akan dibangun di Sungai Bendung, Palembang dan kawasan Ancol-Sentiong, Jakarta Pusat.

“Diharapkan realisasi pengendalian banjir sampai dengan 2019 ini ada 1.000 kilometer, didapat dari 868,81 kilometer yang sudah terbangun dan target sepanjang 131,19 kilometer,” ujar Hari.