tirto.id - Sejak muda, Sukarno sudah memendam cita-cita mempersatukan bangsa. Di usianya yang ke-25 tahun, ia pernah menulis dalam Suluh Muda Indonesia terbitan tahun 1926. Dalam tulisannya itu, ia piawai memaparkan pembentukan sebuah bangsa dengan meminjam pemikiran seorang filsuf Perancis bernama Ernest Renan.
“Bangsa itu terbentuk karena dua hal: pertama, rakyat harus bersama-sama menjalani suatu riwayat; kedua, rakyat sekarang harus mempunyai kemauan, keinginan hidup menjadi satu,” tulis Sukarno seperti terdapat dalam Di Bawah Bendera Revolusi (1963: hlm.3).
Demi terwujudnya cita-cita tersebut, sejak pertengahan 1950-an, Sukarno gencar mengampanyekan gagasannya tentang nation building dan character building. Sebagaimana dituturkan Rosihan Anwar dalam Kisah Istimewa Bung Karno (2010: hlm. 51), ia telah “berjasa besar mempersatukan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai golongan etnik […] dalam satu wadah yaitu negara kesatuan RI.”
Upaya membangun bangsa di bawah satu negara, salah satunya tercermin pada penerapan pelajaran kewarganegaraan yang pertama kali diajarkan di sekolah-sekolah Indonesia sekitar tahun 1950-an.
Manifesto Politik Mengubah Arah
Di bawah pemerintahan Sukarno, pelajaran ini sempat mengalami pergantian nama sebanyak dua kali. Pada periode Demokrasi Liberal (1950-1959) disebut Kewarganegaraan. Sementara pada periode Demokrasi Terpimpin (1959-1965) lebih dikenal dengan nama Civics atau Ilmu Kewarganegaraan.
Suradi dan kawan-kawan dalam Sejarah Pemikiran Pendidikan dan Kebudayaan (1986: hlm. 119) menuturkan, perubahan ini terjadi begitu cepat dan terorganisasi. Civics diartikan sebagai ilmu kewarganegaraan yang membicarakan hubungan individu dengan negara, serta dengan organisasi perkumpulan. Definisi ini agak berbeda dibandingkan sebelumnya.
Materi pendidikan kewarganegaraan yang diberikan pertama kali sekitar tahun 1957 cenderung lebih dangkal. Masyarakat dan peserta didik sekadar diberi pengertian tentang seluk-beluk menjadi warga negara yang baik. Mulai dari cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan, hingga cara agar individu bisa menjadi warga negara yang baik.
Pada perkembangannya, materi pendidikan kewarganegaraan beralih rupa menjadi lebih kompleks. hal ini menyusul perubahan iklim politik setelah keluarnya Dekrit Presiden 1959. Sebagai bentuk pelaksanaan pidato kenegaraan presiden pada 17 Agustus 1959 yang bertajuk “Penemuan Kembali Revolusi Kita” yang kemudian disebut Manipol, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prijono mengeluarkan dasar-dasar Pendidikan Nasional pada 10 Oktober 1960.
Konsepsi Menteri Pendidikan yang disebut sistem pendidikan Pancawardhana (Lima Pokok Perkembangan), menegaskan posisi Pancasila dan Manipol sebagai asas Pendidikan Nasional. Menurut penjelasan Suradi dan kawan-kawan, konsepsi pendidikan Prijono ini dengan cepat diterima oleh masyarakat dan ditetapkan sebagai dasar pembentukan karakter bangsa Indonesia.
“Konsep ini pada intinya adalah pendidikan dengan pemusatan pada pertumbuhan dan perkembangan pribadi. Diakui atau tidak, konsep ini merupakan satu konsep penggalian berpikir yang dapat dikatakan murni Indonesia,” tulis mereka.
Untuk mengampanyekan konsepsi pendidikan karakter bangsa, Kementerian Pendidikan gencar menyelenggarakan kuliah umum sepanjang tahun 1960. Materi inilah yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Civics atau Ilmu Kewarganegaraan.
Di dalam Civics, masyarakat tidak lagi sekadar diajarkan menjadi warga negara yang baik, melainkan juga tata cara menjadi bangsa Indonesia seutuhnya. Pembahasannya meliputi sejarah kebangkitan nasional, Undang-undang Dasar, tata negara, rangkaian hubungan antarnegara dan bangsa yang dipaparkan melalui peristiwa Konferensi Asia Afrika 1955, hingga penjelasan pidato politik kenegaraan Sukarno.
Untuk mendukung kegiatan ajar di sekolah dan kuliah umum, pemerintah menerbitkan sebuah buku pegangan resmi. Buku ini disusun oleh Panitia 7 yang diketuai oleh Supardo selaku Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan diterbitkan pada tahun 1960 dengan judul Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia.
“Untuk mencapai perkembangan [moral, cinta bangsa, dan tanah air] harus diajarkan kewarganegaraan atau Civics, ialah inti dari pada buku [Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia],” kata Prijono dalam instruksinya.
Memperebutkan Bidang Pendidikan
Konsep Pendidikan Nasional sebenarnya sudah mulai diterapkan setelah bersatunya kembali wilayah kesatuan Republik Indonesia pada 1950. Sekitar tahun 1954, pemerintah mengeluarkan Undang-undang No.12 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah yang mengatur tujuan dan pemerataan pendidikan, di seluruh wilayah bekas Republik Indonesia Serikat (RIS).
Dalam Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia (1995: hlm. 102), dijelaskan bahwa UU pendidikan tahun 1954 merupakan pemberlakuan kembali dari UU No.4 tahun 1950. Menurut isinya, UU Pendidikan tahun 1950 mengatur agar pendidikan dapat menjadi sarana membentuk manusia yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab pada tanah air.
Begitu memasuki periode Demokrasi Terpimpin (1959-1965), cita-cita membangun karakter bangsa melalui pendidikan mulai berjalan rumit. Sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 1959, bidang pendidikan menjadi rebutan dua kelompok. Mereka yang bersaing adalah yang menjunjung Manipol Sukarno, dan yang resah akan aksi sepihak kelompok sosialis dan komunis yang dianggap hendak menguasai bidang pendidikan.
Dugaan penguasaan bidang pendidikan ini seolah dibenarkan melalui Keputusan Presiden tahun 1965 tentang nama dan rumusan induk sistem Pendidikan Nasional. Disebutkan bahwa “tujuan Pendidikan Nasional baik yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah maupun oleh pihak swasta, dan pendidikan Prasekolah sampai Pendidikan Tinggi, supaya melahirkan warga negara sosialis.”
Akibatnya, tidak sedikit yang menilai bahwa terjadi penyelewengan pelajaran Civics di bawah Manipol yang bertentangan dengan Pancasila. Bahkan Henry Alexis Rudolf Tilaar dalam 50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995 (1995: hlm. 94) menyebutkan bahwa kala itu telah terjadi indoktrinasi dalam Pendidikan Nasional.
“Manipol USDEK ini secara sistematis diindoktrinasikan pada seluruh lapisan rakyat Indonesia termasuk di seluruh jenjang dan jenis pendidikan. Cara menyampaikannya adalah dengan cara indoktrinasi karena tidak dibenarkan adanya penafsiran-penafsiran yang lain selain dari yang telah dirinci oleh pemerintah,” tulis Tilaar.
Pertentangan ideologi dalam pendidikan pun tak terelakkan. Menurut catatan yang dirangkum dalam Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia, salah satu wujud pertikaian itu adalah penolakan dari organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) pimpinan Soebjadinata, terhadap keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prijono yang mendukung pendidikan berasas sosialisme.
Pertikaian ideologi ini mencapai puncaknya saat terjadi pemecatan terhadap 27 karyawan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada 24 Agustus 1964. Mereka dianggap menghambat sistem pendidikan sosialisme dengan jalan mempertahankan sistem pendidikan Pancasila. Keadaan ini diperparah dengan inflasi yang semakin tinggi pada pertengahan 1960-an yang menimbulkan ekses negatif bagi masyarakat.
“Pada masa itu orientasi pendidikan kita seakan-akan sengaja dibelokkan dari jalur yang semestinya, yakni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, pada upaya demi mempercepat tercapainya tujuan revolusi masyarakat sosialisme Indonesia,” tulis Suradi dan kawan-kawan dalam Sejarah Pemikiran Pendidikan dan Kebudayaan (hlm. 122)
Karena implikasi politisnya sangat kuat, mata pelajaran Civics menjadi satu-satunya mata pelajaran yang dirombak habis-habisan oleh Orde Baru yang ingin menghilangkan jejak-jejak ajaran Sukarno.
Pada 1968, Civics beralih nama menjadi Pendidikan Kewargaan Negara. Keputusan ini merupakan kelanjutan dari pelarangan peredaran buku Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia pada1966.
Editor: Irfan Teguh
