Menuju konten utama

Paus Kecam Penggunaan Tentara Anak di Konflik Politik Kongo

Pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus secara khusus mengecam penggunaan tentara anak dalam konflik politik yang diwarnai aksi kekerasan di Republik Demokratik Kongo.

Paus Kecam Penggunaan Tentara Anak di Konflik Politik Kongo
paus fransiskus.foto/antaranews

tirto.id - Pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus secara khusus mengecam penggunaan tentara anak dalam konflik politik yang diwarnai aksi kekerasan di Republik Demokratik Kongo.

Aksi kekerasan kian merajalela di negara tersebut dalam beberapa bulan terakhir termasuk konfrontasi berdarah di daerah Kasai setelah Presiden Joseph Kabila mengindikasikan ia tidak berencana mundur meski masa jabatannya sudah berakhir pada Desember tahun lalu.

Pada Jumat pekan lalu, sebuah video menunjukkan tentara RD Kongon membantai warga sipil tidak bersenjata di Kasai-Oriental sementara pada Sabtu sejumlah pejabat terkait menuturkan milisi kelompok etnis Nande membunuh 25 warga sipil di wilayah timur negara tersebut, sebagian besar dibantai menggunakan parang.

"Kita terus mendengar kabar bentrokan yang penuh aksi kekerasan dan kebrutalan di daerah Kasai-Central, RD Kongo," ujar Sri Paus dalam khotbahnya saat Ibadah Angelus di Lapangan Santo Petrus, seperti dikutip dari Antara.

"Saya amat merasakan penderitaan para korban, terutama banyak anak yang dirampas dari keluarga mereka dan meninggalkan sekolah agar dijadikan tentara," ujarnya, seperti dilansir dari AFP.

Paus mendesak "otoritas nasional dan masyarakat internasional agar mengambil keputusan yang tepat dan cepat" guna mengatasi aksi kekerasan.

Ratusan nyawa melayang di wilayah tengah RD Kongo dalam beberapa bulan terakhir dan puluhan ribu orang lainnya terpaksa mengungsi akibat bentrokan antara aparat keamanan dan milisi.

Kabila berkuasa sejak 2001, tetapi ia menolak mundur pada 20 Desember di akhir periode kedua masa jabatannya sebagai presiden.

Kesepakatan yang dimediasi oleh para uskup Katolik Roma yang berpengaruh di RD Kongo memungkinkan Kabila untuk menjabat hingga akhir 2017 dengan pembentukan badan transisi dan pemilihan perdana menteri baru, demikian AFP.

Baca juga artikel terkait REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO atau tulisan lainnya dari Maya Saputri

tirto.id - Politik
Reporter: Maya Saputri
Penulis: Maya Saputri
Editor: Maya Saputri