tirto.id - Partai Demokrat akan terus memantau perkembangan kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (4/5/2018).
Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Amir Syamsuddin menerangkan, partainya masih memantau kabar bahwa kader mereka terjerat OTT. Namun, Amir memastikan Demokrat akan memberhentikan kader tersebut bila menjadi tersangka.
"Kita lihat saja perkembangan. Manakala benar alasan OTT itu jelas, kemudian mengantarkan seseorang menjadi tersangka, itu kalau kader Demokrat akan kami berhentikan," kata Amir saat dihubungi Tirto, Sabtu (5/5/2018).
Sebelumnya, KPK secara resmi menginformasikan bahwa telah mengamankan 1 Anggota DPR dari Komisi XI dalam OTT, Jumat (4/5/2018).
Anggota DPR tersebut diamankan karena diduga menerima uang untuk membantu usulan anggaran dari daerah Jawa Barat dan dimasukan ke APBN P 2018.
Beredar kabar, nama Anggota DPR yang diamankan adalah Amin Santono, Anggota Komisi XI DPR dari Partai Demokrat Dapil Jawa Barat. Namun, pihak KPK belum merinci nama anggota DPR tersebut.
Amir mengaku belum tahu apakah pengurus Partai Demokrat sudah mengonfirmasi kepada Amin selaku pihak yang dikabarkan tertangkap tangan. Ia menerangkan, ada tim yang umumnya bergerak untuk memastikan kabar tersebut.
Amir juga memastikan, Demokrat tidak akan memberikan ampun kepada kader yang terlibat korupsi. Selain memecat, partai tidak akan membantu kader bebas dari jeratan korupsi.
"kita gak kompromi dan kami tidak akan berikan bantuan seperti bantuan hukum ya," tegas Amir.
KPK melakukan OTT pada Jumat (4/5/2018) malam. Operasi tangkap tangan yang berlangsung di Jakarta itu menjerat 9 orang.
Kesembilan orang tersebut terdiri atas anggota DPR, swasta, PNS, dan pendamping dalam operasi tangkap tangan tersebut. Beredar kabar, nama yang diamankan adalah Amin Santono, kader Partai Demokrat yang juga Anggota Komisi XI DPR RI.
Dalam operasi kali ini, KPK mendapatkan informasi berasal dari masyarakat. Pada saat penindakan, KPK menemukan uang uang ratusan juta rupiah dan dijadikan sebagai bukti penindakan. Diduga ada transaksi antara pihak swasta dengan Anggota DPR tersebut.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Yandri Daniel Damaledo
