Masuk tirto.id
tirto.id - Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mengajukan usulan pembangunan empat Sekolah Rakyat kepada Kementerian Sosial (Kemensos). Apabila memenuhi persyaratan, realisasi usulan ini akan menambah jumlah Sekolah Rakyat di kawasan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Ones Pahabol, secara resmi menyerahkan proposal usulan itu kepada Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono, dan perwakilan sekretariat tim Transisi BPSDM Sekolah Rakyat, Jauhari, di Kantor Kemensos, Jakarta pada Senin (2/11/2026).
Ones menyatakan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan telah menyiapkan lahan untuk masing-masing Sekolah Rakyat yang tersebar di tiga kabupaten. Dua titik lahan berada di Kabupaten Kabupaten Jayawijaya. Dua lainnya masing-masing di Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Yalimo.
"[Masing-masing lahan luasnya] kurang lebih 10 hektare. Jadi pokoknya itu tidak masalah dengan tanah. Hanya sertifikat lambat, sehingga [perlu] pelepasan, itu sebenarnya kuat," kata Ones saat bertemu Wamensos Agus Jabo.
Dia memastikan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan akan segera menuntaskan proses sertifikasi lahan yang memerlukan waktu sekitar satu bulan.
Menurut Ones, semua lahan merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan yang tersebar di sejumlah wilayah.
Di lahan-lahan tersebut, saat ini sudah ada bangunan sekolah dengan akses jalan, jaringan listrik, ketersediaan air yang memadai. Lokasi lahan pun tak jauh dari pusat kota, sehingga relatif aman dan nyaman.
Sementara itu, Wamensos Agus Jabo menyatakan Kemensos siap mendukung penuh usulan pembangunan Sekolah Rakyat tersebut, apalagi lokasinya berada di kawasan daerah 3T.
Namun, dia mengingatkan agar Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan segera melengkapi persyaratan administrasi, terutama sertifikat lahan calon lokasi Sekolah Rakyat.
Selain kelengkapan administrasif dan sertifikat lahan, Agus Jabo juga meminta pemerintah daerah memastikan akses ke lokasi memadai, tersedia sarana pendukung kelistrikan dan pasokan air, serta kontur lahan datar.
Ia juga menyarankan agar lahan yang di atasnya sudah ada bangunan sekolah dikeluarkan dari sertifikat yang akan dibuat. Tujuannya untuk mempermudah proses pembersihan lahan dan administrasinya ke depan.
Jika semua persyaratan tersebut sudah terpenuhi, lanjutnya, proses survei kelayakan lokasi akan secepatnya dilakukan.
"Pokoknya selama lahannya definitif atas nama Pemprov langsung kita proses. Kita ingin di Papua secepatnya ada sekolah-sekolah rakyat. Kita tunggu sampai persyaratannya clear and clean," kata Agus Jabo.
Adapun perwakilan sekretariat tim Transisi BPSDM Sekolah Rakyat, Jauhari, mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan yang mengajukan usulan pembangunan empat Sekolah Rakyat.
Namun, Jauhari juga memberikan catatan, jika usulan itu dinilai memenuhi syarat, proses pembangunan sekolah nanti akan dilakukan bertahap.
Pada kesempatan yang sama, Ones Pahabol juga melaporkan kondisi sebagian warga Papua Pegunungan yang kekurangan pasokan air bersih akibat kekeringan. Maka itu, ia meminta Kemensos membantu pengadaan sumur di berbagai titik di delapan kabupaten provinsinya.
Agus Jabo menyatakan Kemensos siap membantu pengadaan sumur itu. Dalam pertemuan itu, ia langsung memerintahkan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Kemensos, Masryani Mansyur, untuk segera melakukan kajian asesmen di lapangan.
"Coba nanti kami juga komunikasikan dengan BNPB," ujar Masryani menambahkan.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
