Menkomdigi Apresiasi Data Perlinsos Bali Tertinggi di Indonesia

tirto.id - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengapresiasi pencapaian Provinsi Bali dalam mengejar pendataan warga di portal Perlindungan sosial (Perlinsos). Hingga pekan pertama Oktober 2026, sebanyak 652.858 KK atau 50,52 persen keluarga di Bali telah terdata di portal tersebut.

"Ini Provinsi yang tertinggi dan kita harapkan nanti provinsi-provinsi lainnya juga dapat mengikuti," kata Meutya di Wantilan Pura Kahyangan, Desa Adat Legian, Kuta, Badung, Bali pada Jumat (9/10/2026).

Dia menambahkan, masyarakat Bali yang sempat tidak menerima bansos meski memenuhi kriteria bisa didata kembali menggunakan Perlinsos digital. Dengan begitu, data warga yang berhak menerima bantuan bisa diverifikasi dengan lebih akurat.

"Data tidak bisa bohong. Ketika dia memang berhak, dia akhirnya mendapatkan [bantuan]. Dan ini program langsung dari Bapak Presiden untuk memastikan orang yang berhak mendapatkan [bantuan] harus dapat, yang tidak berhak tidak boleh dapat lagi," jelasnya.

Verifikasi Penerima Bantuan Butuh Waktu 2-5 Menit

Meutya sempat meninjau uji coba Program Perlindungan Sosial Digital di Kuta, Kabupaten Badung. Di sana, ia melihat tingginya antusiasme warga yang hadir untuk pemutakhiran data melalui sistem Perlinsos digital.

Dalam kegiatan tersebut, 20 agen Perlinsos membantu pengisian data 200 warga secara serentak. Meutya pun mengecek langsung proses pengisian data itu.

Berdasarkan pantauannya, proses pengisian data warga di portal Perlinsos hingga verifikasi kelayakan sebagai penerima bantuan hanya butuh waktu 2-5 menit. Kendati sempat ada kendala seperti sinyal dan perlunya agen khusus untuk melayani lansia, proses pendataan secara umum berjalan lancar.

Meski begitu, Meutya mengakui program digitalisasi Perlinsos masih perlu penyempurnaan. Maka itu, ia menjaring masukan dari warga saat menghadiri kegiatan di Legian, Kuta pada Jumat sore.

"Peran Komdigi dalam hal ini, SPLP atau Sistem Penghubung Layanan Pemerintah di mana kita membuat jembatan dari data-data," ujar Meutya.

Dia menjelaskan, sistem Perlinsos digital menghubungkan data di Kemensos, Kementerian ATR/BPN, PLN, BPS, Kemendagri, BPJS-TK, hingga Polri untuk memastikan kelayakan warga sebagai penerima bantuan. Sinkronisasi data lintas institusi tersebut diyakini bisa membuat penyaluran bantuan pemerintah lebih tepat sasaran.

"Jadi betul-betul harus memastikan jembatannya lancar, data bisa saling berbicara dengan ketepatan dan juga kecepatan waktu," imbuhnya.

Meutya optimistis sistem Perlinsos digital bisa membenahi ketidakakuratan data penerima bantuan yang selama ini terjadi. Sebab, integrasi data lintas institusi dapat menunjukkan kondisi faktual ekonomi warga yang terlihat dari kepemilikan tanah atau kendaraan hingga pemakaian listrik rumah tangga.

"Pasti akan terbaca oleh sistem. Jadi akurasinya tentu kita harapkan [dengan] digitalisasi [perlinsos] bisa 100 persen," ujarnya.

Warga Merasa Terbantu dengan Kehadiran Perlinsos Digital

Penerapan Perlinsos digital dalam pendataan calon penerima bantuan di Bali mendapatkan penilaian positif dari warga.

Warga asal Kuta, Badung, Wayan Eka Susanto (47) mengatakan pendataan Perlinsos digital mempermudah dirinya mendaftar sebagai penerima bantuan sosial. Dia mengaku selama ini baru mendapatkan bantuan beras dari pemerintah.

"Belum pernah [terima bansos], baru beras saja. Adanya pendataan Perlinsos ini ya sangat membantu. Hasilnya? Kita layak mendapatkan bantuan," ujarnya dengan sumringah.

Respons serupa datang dari Wayan Jayana (54) yang juga layak mendapat bantuan sosial setelah datanya diverifikasi melalui sistem Perlinsos digital.

"Ya layak. Harapannya bantuan bisa terus berlanjut," kata Jayana yang biasa berjualan nasi goreng di wilayah Kuta.

Dua warga yang masih punya hubungan kekerabatan itu mengakui proses pendataan dan verifikasi melalui sistem Perlinsos digital tidak memakan waktu lama.

"Saya tidak ada kesulitan dalam pendataan. Ya sangat cepat proses datanya. Kurang lebih 5 menit," ujar Jayana.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Badung, I Gede Eka Sudarwitha menyatakan hingga kini sudah ada lebih dari 66.900 KK di daerahnya yang terdata di Portal Perlinsos. Angka itu setara 46,05 persen dari target 145.000 lebih keluarga.

Dari pendataan itu, hasil verifikasi via sistem Perlinsos digital menyimpulkan sekitar 4.800 warga berhak mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan lebih dari 9.000 lainnya memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan pangan non-tunai (BPNT).

Agen Perlinsos Jemput Bola ke Rumah Warga

Agen Perlinsos tidak hanya menunggu warga datang untuk melakukan pendataan. Mereka juga melakukan pendekatan jemput bola dengan datang langsung ke rumah-rumah warga.

Salah satu yang didatangi oleh agen Perlinsos adalah rumah warga bernama Ida Bagus Made Pura Panataran di Banjar Buni, Kuta, Badung.

Petugas perlinsos digital tidak membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan pendataan pria yang bekerja sebagai personel Satgas Pantai Kuta tersebut.

"Ya cepat sekali prosesnya. Hasilnya? Layak mendapat bantuan," kata Made Pura Panataran pada Jumat (9/10/2026) sore.

Meskipun belum pernah mendapatkan bantuan, ia mengaku senang kini terverifikasi layak mendapatkan bansos. "Sangat senang dan terbantu," imbuhnya.

Pria yang memiliki istri dan empat anak itu sebelumnya pernah beberapa kali mengajukan diri sebagai penerima bansos dengan mendatangi kantor pemerintah desa setempat, tetapi tidak kunjung lolos verifikasi.

"Semenjak ada ini [Perlinsos digital], ya semoga dapat. Pernah ada kendala, ya lamalah (proses pengajuan), gak dapat juga. Tetap ngajuin, tapi tidak dapat (bantuan)," ujarnya.