tirto.id - Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi, menyebut masih ada delapan rangkaian kereta rel listrik (KRL) yang belum terpenuhi dari rencana pengadaan sebanyak 35 rangkaian kereta sejak 2023. Dengan kekurangan itu, dia berharap PT Kereta Api Indonesia (Persero) alias KAI dapat segera melakukan pengadaan delapan rangkaian kereta untuk menjawab kebutuhan transportasi masyarakat.
“Delapan itulah yang, paling tidak, harus segera dipenuhi sesuai dengan rencana yang sudah disetujui pada saat itu," kata Dudy kepada awak media, usai rapat terbatas (ratas) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Lebih lanjut, Dudy menjelaskan, berdasarkan informasi yang diketahuinya, rencana pengadaan sebelumnya mencakup sekitar 35 rangkaian kereta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 11 rangkaian berasal dari Cina, sementara sebagian lain merupakan produk PT Industri Kereta Api (INKA).
Dia menilai kebutuhan penambahan armada KRL perlu segera dipenuhi mengingat masyarakat membutuhkan layanan kereta yang memadai.
"Kan masyarakat membutuhkan sekali kereta itu," ujarnya.
Di tengah polemik pembatalan rencana impor KRL bekas, Dudy mengaku belum berkomunikasi dengan KAI mengenai keputusan perusahaan tersebut. Dia pun mengaku tidak mengetahui apa alasan pasti dari batalnya pengadaan trainset KRL bekas dari Jepang.
"Saya belum bicara sama KAI soal yang rencana mereka untuk mengimpor, kemudian tidak jadi. Nah, saya pingin tahu makanya, apakah tidak mengimpor KRL bekas itu (alasannya) seperti apa," lanjut Dudy.
Namun, yang paling penting, menurut Dudy, adalah keputusan pengadaan armada harus mempertimbangkan sejumlah aspek, terutama kualitas kereta dan standar keselamatan bagi penumpang.
"Yang paling penting buat saya adalah bagaimana masyarakat bisa mendapatkan kereta yang baik, yang sesuai dengan standar keselamatan," kata dia.
Dudy menyerahkan keputusan mengenai skema pengadaan KRL kepada KAI dengan mempertimbangkan aspek bisnis perusahaan. Namun, dia mengingatkan agar keputusan tersebut tetap memperhatikan kepentingan industri perkeretaapian dalam negeri.
Menurutnya, KAI perlu mengomunikasikan rencana pengadaan armada dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.
"Saya serahkan kepada KAI secara bisnisnya bagaimana. Tapi tentu juga kan harus memperhatikan industri dalam negeri kita. Jadi perlu pertimbangan yang bisa dikomunikasikan dengan Kementerian Perindustrian maupun Kementerian Perdagangan," ujarnya.
Dia juga meminta KAI mempertimbangkan kecepatan pengadaan dan kualitas kereta agar kebutuhan armada dapat segera terpenuhi tanpa mengesampingkan pelayanan kepada masyarakat.
"Ya KAI harus melihat mana yang lebih cepat dan mana yang terbaik buat KAI. Tapi yang paling penting bahwa kereta-kereta itu harus memberikan pelayanan yang lebih baik lagi," kata Dudy.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
Masuk tirto.id





































