tirto.id -
Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengatakan apabila Indonesia dan Filipina bekerjasama dengan melakukan patroli bersama, maka kejadian pembajakan kapal Indonesia oleh perompak Filipina tidak akan terjadi.
"Kalau ada patroli bersama nggak ada tuh perompak-perompak itu, termasuk pencuri ikan," kata Ryamizard, di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa, (29/3/2016).
Ryamizard mengaku sudah menyarankan agar Indonesia menjalin kerja sama dengan negara lain, terutama Filipina untuk melakukan patroli perdamaian atau patroli bersama. Akan tetapi, hal tersebut belum terealisasikan hingga saat ini.
“Beberapa negara sudah menjalin kerja sama dengan melakukan patroli bersama seperti Jepang dengan Amerika Serikat, atau Malaysia dengan Cina,” ujar Ryamizard.
Menurut Ryamizard, patroli bersama bisa membuat keamanan perairan Indonesia di wilayah perbatasan bisa dipantau lebih baik dan tindak kejahatan seperti perompak dan “illegal fishing” dapat dibatasi. Ia berkeyakinan, kejadian pembajakan kapal Indonesia oleh perompak Filipina merupakan buah dari ketegangan konflik Laut Cina Selatan.
Ryamizard menyatakan sudah berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan Filipina terkait pembajakan tersebut. Ia mengungkap pihak Indonesia terus memantau setiap yang terjadi pada penyanderaan tersebut.
Berdasarkan informasi dari Kementerian Luar Negeri, pembajakan terhadap Kapal Tunda Brahma 12 dan Kapal Tongkang Anand 12 yang berbendera Indonesia itu terjadi saat dalam pelayaran dari Sungai Puting Kalimantan Selatan menuju Batangas, Filipina Selatan.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir mengatakan tidak diketahui secara pasti kapan kapal dibajak. Pihak pemilik kapal baru mengetahui terjadi pembajakan pada 26 Maret 2016 saat menerima telepon dari seseorang yang mengaku dari kelompok Abu Sayyaf.
“Saat ini, Kapal Brahma 12 sudah dilepaskan dan sudah di tangan otoritas Filipina,” kata Nasir.
Sementara itu, Kapal Anand 12 dengan 10 awak kapal masih berada di tangan pembajak dan belum diketahui lokasinya.
"Dalam komunikasi pihak Kemenlu melalui telepon kepada perusahaan pemilik kapal, pembajak dan penyandera menyampaikan tuntutan sejumlah uang tebusan,” ungkap Nasir.
(ANT)
