tirto.id - Hingga Agustus 2020, jumlah kematian akibat COVID-19 di seluruh dunia mencapai lebih dari 800 ribu jiwa. Angkanya belum menunjukkan tanda penurunan. Negara besar seperti Amerika Serikat, Brasil, dan Inggris berada di urutan atas memimpin jumlah korban jiwa terbanyak. Hal ini menjadi pembahasan hangat di kalangan ilmuwan politik ketika mendapati bahwa negara-negara tersebut punya satu kesamaan yaitu dinakhodai oleh pemimpin populis kanan.
Amerika Serikat adalah negara dengan jumlah kematian akibat COVID-19 tertinggi di dunia yang mencapai hampir 180 ribu jiwa. Kendati demikian, Donald Trump masih saja tak menunjukkan gelagat serius menyikapi COVID-19. Pada 11 Juli 2020 untuk pertama kalinya Trump tampil dengan mengenakan masker berwarna biru tua ketika mengunjungi Walter Reed Medical Center di Bethesda, Maryland. Sebelumnya ia enggan memakai masker yang tampaknya terkait dengan keyakinan bahwa menggunakan masker adalah tanda kekalahannya dengan virus.
Selama hampir dua bulan pertama pandemi, Trump menyepelekan bahwa virus akan hilang sendiri dengan keajaiban. Tentu saja omongannya tak pernah terbukti dan jumlah kasus positif serta kematian warga AS terus meroket sampai sekarang. Sambil kerap memunggungi para ahli, ia memfasilitasi penyebaran kabar bohong seputar COVID-19, alih-alih bekerja dengan otoritas negara untuk menyelesaikan krisis.
Di Brasil, Jair Bolsonaro memilih memecat menteri kesehatannya yang kerap vokal menganjurkan warga untuk tinggal di rumah guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 serta berulang kali mempertanyakan saran dari para ilmuwan. Ia menganggap COVID-19 sekadar flu biasa dan hanya fantasi. Media Brasil yang menyoroti krisis corona dituduh cuma akal-akalan untuk melengserkannya.
Ketika massa berdemonstrasi menentang lockdown, Bolsonaro ikut bergabung dan, sama seperti Trump, ia tak suka memakai masker. Dari total 27 gubernur di Brasil, 25 di antaranya menandatangani surat bersama menuntut Bolsonaro untuk mengambil kebijakan konkret menangani pandemi, tetapi mereka malah dituduh sebagai pemusnah lapangan pekerjaan. Kini jumlah kematian akibat COVID-19 mencapai lebih dari 91 ribu jiwa.
Ketika Eropa dihantam COVID-19 dan sejumlah negara melakukan karantina atau tindakan pencegahan lainnya, Boris Johnson memilih tetap bersantai dan tidak mengambil tindakan preventif. Hasilnya sesuai dengan apa yang dikhawatirkan para ahli: Inggris mengalami jumlah kematian tertinggi di Eropa dengan lebih dari 36 ribu jiwa dan kerap masuk lima besar dunia. Hanya baru-baru ini saja Johnson lebih mawas diri ketimbang dua sekutu populisnya.
Ia mulai serius mendengarkan suara para ilmuwan dan mengakui pihaknya tak mampu memahami virus corona di bulan-bulan pertama. Perubahan sikapnya itu terjadi terutama setelah dirinya divonis positif COVID-19 dan tampaknya juga respons atas popularitasnya yang menurun seiring dengan gagalnya menangani pandemi.
Populisme dan Kecenderungan Antisains
Baik Donald Trump, Jair Bolsonaro, maupun Boris Johnson adalah tiga pemimpin populis yang naik ke tampuk kekuasaan dengan memobilisasi dukungan rakyat lewat sentimen identitas, xenofobia, dan bentuk-bentuk eksklusivisme lainnya. Ciri-ciri tersebut cukup untuk memasukkan jalan populisme yang mereka pilih ke spektrum politik kanan.
Cas Mudde, profesor di University of Georgia yang berfokus pada kajian politik ekstremis serta populisme di Eropa dan Australia, mendefinisikan populisme sebagai posisi politik yang menempatkan rakyat umum dan elite yang korup dalam posisi antagonistik dan melihat politik sebagai ekspresi keinginan rakyat pada umumnya. Populisme dapat ditemui di spektrum politik kiri dan kanan.
Skeptis kepada ahli dan sains adalah ciri yang paling menonjol dari kepemimpinan populis kanan seperti yang juga terjadi di India dan Meksiko. Maximilian Högl dan kawan-kawannya dalam paparan untuk German Development Institute menjelaskan anti-elitisme adalah jantung dari pandangan dunia populis. Ini berangkat dari elite yang dituduh korup dan mengabaikan kehendak rakyat. Di mata populis, para ahli atau ilmuwan adalah bagian dari kaum elite dan ikut bertanggung jawab dalam mengkhianati masyarakat mayoritas. Alhasil, temuan ilmiah kerap ditanggapi dengan kecurigaan terlebih jika berlanjut ke rekomendasi yang menjadi aturan.
Bandingkan dengan negara-negara yang kerap dirujuk sukses menangani COVID-19 seperti Jerman, Taiwan, dan Selandia Baru. Selain semuanya dipimpin perempuan yang bertindak cepat dan kompeten merujuk pada kajian saintifik, mereka juga tak sedang menjalankan praktik populisme kanan.
Para pemimpin populis kanan menjadi mudah untuk “mengklaim memiliki semacam akal sehat yang tidak dimiliki para ahli,” ujar Steven Levitsky, profesor ilmu pemerintahan di Harvard University, seperti dilansir New York Times. Ini melahirkan sikap meremehkan dan bias optimisme.
Di Indonesia kondisinya tidak jauh berbeda. Jonatan A. Lassa dan Miranda Booth, pengajar senior Humanitarian Emergency and Disaster Management di Charles Darwin University, dalam paparan untuk Conversation menyebut sejak awal Jokowi menangani krisis corona dengan menganggap remeh dan berpikir naif bahwa wabah tidak akan menghantam Indonesia. Suara dari para ahli tak dihiraukan dengan tujuan melindungi agenda ekonomi dan politik.
Lebih lanjut Lassa dan Booth menyoroti bagaimana AS yang jatuh di tangan pemimpin populis kanan macam Trump turut berkontribusi secara global dalam membuat situasi penanganan pandemi semakin buruk. AS diketahui adalah rumah dari berbagai institusi kesehatan penting seperti Centers for Disease Control and Prevention (CDC) yang sebenarnya mampu menginspirasi kepemimpinan global dalam menangani pandemi.
Kendati baru-baru ini AS mengucurkan dana untuk menangani krisis akibat pandemi, alokasi dana terbesar hingga dua triliun dolar adalah untuk menyelamatkan ekonomi. Sedangkan pendanaan global untuk COVID-19 melalui Lembaga Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) jauh lebih rendah dengan hanya mendapat jatah 37 juta dolar.
Dalam beberapa kasus, kepemimpinan populis kanan memang tidak selalu berkorelasi dengan buruknya penanganan krisis kesehatan di masa pandemi. Filipina dan Hungaria adalah dua negara yang cukup cepat merespons penyebaran virus. Namun, di saat yang sama, baik Viktor Orban di Hungaria dan Rodrigo Duterte di Filipina menunggangi aksi cepat tanggap itu untuk menindak lawan politik demi memperluas kekuasaan.
Berbeda lagi di Serbia dan Turki. Kedua kepala negara populis dari partai sayap kanan ini dinilai terlambat menangani corona, tetapi ketika belakangan bertindak serius menangani krisis, justru diiringi dengan cara-cara yang otoriter dan berorientasi memperkuat kekuasaan.
Editor: Ivan Aulia Ahsan
