Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia juga mengingatkan kepala daerah agar mengoptimalkan penggunaan anggaran yang telah disalurkan pemerintah pusat untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon).
Hal tersebut disampaikan Tito yang juga menjabat Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kasatgas PRR) Pascabencana Sumatera dalam konferensi pers seusai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) terkait Antisipasi Bencana Alam di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto tersebut membahas perkembangan pemulihan pascabencana Sumatera yang telah berlangsung hampir satu tahun. Pemerintah juga mengevaluasi progres rehabilitasi dan rekonstruksi, mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi, serta menyiapkan kelanjutan program pemulihan pada 2027 beserta kebutuhan anggarannya.
"Intinya adalah Beliau (Presiden Prabowo) ingin mendapatkan laporan progres satu tahun pascabencana Sumatera. Kemudian langkah yang jangka pendek menghadapi potensi hujan, hidrometeorologi lagi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan sudah terjadi di beberapa tempat. Sekaligus juga untuk program 2027 dalam rangka rehab dan rekon berikut anggarannya," katanya merujuk keterangan resmi pada Senin (10/11/2026).
Tito melaporkan, pemulihan saat ini mencakup 53 kabupaten/kota terdampak di tiga provinsi tersebut. Penanganan dilakukan di berbagai sektor, antara lain infrastruktur konektivitas, pendidikan, kesehatan, sarana ekonomi, tempat ibadah, pasar, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pemerintah juga melakukan normalisasi sungai, pembersihan lumpur dan kayu, serta pemulihan sektor perikanan dan pertanian. Selain itu, pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal masyarakat terdampak.
Meski demikian, Tito mengakui luasnya wilayah terdampak dan hujan yang masih berlangsung menjadi tantangan dalam proses pemulihan. Kondisi tersebut memicu banjir dan longsor susulan di sejumlah daerah sehingga penanganan belum sepenuhnya tuntas.
Beberapa wilayah masih membutuhkan perbaikan infrastruktur, terutama sungai dan jalan, agar dapat kembali berfungsi secara permanen. Pemerintah menargetkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung hingga 2028.
"Ditarget sampai tahun 2028, yang penting kita terus ada bergerak dan terus bekerja semua kementerian dan lembaga. Dan juga saya minta rekan-rekan semua pemerintah daerah memanfaatkan anggaran-anggaran yang ada, baik dari TKD maupun dari PAD," terangnya.
Untuk mendukung pemulihan tersebut, pemerintah telah menyalurkan dukungan anggaran sekurang-kurangnya Rp12,34 triliun kepada pemerintah daerah di tiga provinsi terdampak beserta kabupaten/kotanya.
Anggaran tersebut terdiri atas bantuan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp268 miliar, tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,64 triliun, serta tambahan alokasi TKD sebesar Rp1,44 triliun yang juga dapat digunakan untuk mendukung penanganan bencana.
Namun, Tito menyoroti realisasi penggunaan anggaran yang belum merata di setiap daerah. Sejumlah daerah telah mencatatkan penyerapan cukup tinggi, sedangkan daerah lainnya masih memiliki realisasi yang rendah.
"Realisasinya ini bervariasi yang sudah diterima oleh daerah. Di Sumatera Barat yang tertinggi 54 persen tapi ada juga yang baru 5 persen. Ini, dalam kesempatan yang baik ini saya ingatkan kepada rekan-rekan kepala daerah, agar tambahan TKD yang sudah diberikan Bapak Presiden tolong manfaatkan betul maksimal," terangnya.
Ia mengaku prihatin karena masih ada daerah yang mencatatkan realisasi anggaran di bawah 10 persen. Padahal, tambahan TKD tersebut ditujukan untuk mendukung penanganan bencana di wilayah terdampak sekaligus membiayai langkah mitigasi di daerah yang berpotensi mengalami bencana.
Menurut Tito, anggaran tersebut dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan mendesak, seperti pengadaan tenda, perbaikan jalan yang rawan longsor, hingga pembersihan sungai. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah lebih proaktif melakukan penanganan dan mitigasi bencana dengan memanfaatkan anggaran yang tersedia.
Konferensi pers tersebut turut dihadiri Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kristomei Sianturi.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
