Menuju konten utama

Mendagri Minta Daerah Kendalikan Inflasi Agar Tidak Tembus 3,5%

Mendagri Tito meminta daerah memperkuat pengendalian inflasi. Sektor makanan-minuman perlu menjadi prioritas pemda.

Mendagri Minta Daerah Kendalikan Inflasi Agar Tidak Tembus 3,5%
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dirangkaikan dengan Penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana, serta Ketenagaan Penyuluhan Pertanian di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (12/10/2026). foto/Dok. Kemendagri
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) memperkuat upaya pengendalian inflasi. Permintaan ini disampaikan menyusul rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 1 Oktober 2026 yang mencatat inflasi tahunan (year on year/YoY) September 2026 sebesar 3,28 persen, naik dari 3,19 persen pada Agustus.

Tito mengingatkan agar inflasi tidak menembus batas 3,5 persen, yang menjadi target pemerintah. Menurutnya, di atas batas itu, kelompok masyarakat desil 1 dan desil 2, atau 20 persen penduduk berpenghasilan terendah, akan langsung merasakan dampaknya.

“Kita perhatikan betul angka ini jangan sampai ke angka di atas 3,5 persen ini target pemerintah. Karena kalau di atas 3,5 persen, desil-1, desil-2, 20 persen masyarakat terbawah itu terasa,” ujar Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (12/10/2026). Rapat tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Ketenagaan Penyuluhan Pertanian.

Berdasarkan data BPS yang sama, inflasi bulanan (month-to-month/mtm) September 2026 tercatat 0,30 persen, lebih tinggi dari Agustus yang sebesar 0,21 persen. Kenaikan bulanan itu terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

Untuk inflasi tahunan, penyumbang terbesar berasal dari sektor transportasi. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akibat konflik geopolitik global menjadi pemicu utama.

Meskipun demikian, Tito menegaskan pengendalian inflasi di sektor makanan dan minuman perlu menjadi prioritas.

“Sektor yang paling critical, yang harus kita jaga betul adalah makanan minuman, karena berhubungan langsung dengan rakyat yang kelas bawah,” ujarnya.

Tito secara khusus meminta daerah dengan inflasi tinggi segera mengambil langkah pengendalian. Di tingkat provinsi, daerah tersebut meliputi Sulawesi Utara, Maluku Utara, Gorontalo, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah.

Di tingkat kabupaten, inflasi tinggi tercatat di Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Gorontalo, Nabire, dan Kapuas. Sementara di tingkat kota, daerah yang disorot antara lain Manado, Kotamobagu, Ternate, Sorong, dan Banjarmasin.

Dalam kesempatan yang sama, Tito juga memaparkan perubahan indeks perkembangan harga (IPH), indikator yang menjadi acuan perkiraan inflasi, di daerah pada minggu kedua Oktober 2026. Ia meminta daerah, terutama yang inflasinya tinggi, segera berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional, Bulog, dan pelaku usaha sektor pangan untuk menentukan komoditas yang perlu distabilkan.

“Jadi untuk kita semua, daerah terutama, untuk yang tinggi-tinggi, segera untuk koordinasi dengan Badan Pangan, kemudian dengan Bulog, dengan para pengusaha sektor makanan apa yang perlu distabilisasikan supaya agka nasional jangan sampai kita menembus 3,5,” tandasnya.

(INFO KINI)

Penulis: Tim Media Servis