tirto.id - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memiliki persoalan kepemimpinan setelah Megawati Soekarnoputri dilantik sebagai Ketua Dewan Pengarah lembaga tersebut. Menurutnya kepemimpinan BRIN akan menjadi politis dan ideologis.
Megawati merupakan Ketua Umum PDIP sekaligus Anggota Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP). Menurut Mulyanto, latar belakang keduanya terpaut jauh.
"BRIN merupakan badan riset inovasi yang harusnya bekerja secara independen berdasarkan prinsip dan metodologi ilmiah teknis yang obyektif dan rasional. Sementara BPIP sangat ideologis," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (18/10/2021).
Menurut Mulyanto, mencari hubungan antara BPIP dan BRIN bisa saja meski terkesan terlalu dipaksakan. Lagi pula menurutnya, secara filosofis kementerian dan lembaga sudah berdasarkan pancasila untuk dasar hukumnya.
"Apalagi Ketua Dewan Pengarah BRIN tersebut adalah Ketum Parpol, yang dikenal tidak mempunyai reputasi ilmiah yang mumpuni. Jadi menjadi wajar, kalau kita khawatir terjadi politisasi riset," ujarnya.
Menurutnya, dalam beberapa waktu ke depan BRIN akan disibukkan oleh urusan konsolidasi kelembagaan, SDM, anggaran dan aset. Dan upaya ini akan semakin rumit, bila terjadi politisasi, karena Ketua Dewan Pengarah BRIN yang baru dilantik adalah Ketua Dewan Pengarah BPIP yang juga Ketua Umum PDIP.
“Saya melihat sedikitnya ada tiga permasalahan besar yang tidak mudah diselesaikan BRIN kalau tidak ada konsolidasi yang kuat. Pertama, masalah kepemimpinan. Kedua, masalah kelembagaan. Dan ketiga masalah pelaksanaan program,” tukas politikus PKS tersebut.
Presiden Joko Widodo melantik Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada Rabu (13/10/2021) di Istana Negara, Jakarta Pusat. Pelantikan itu berdasarkan Keppres Nomor 45 Tahun 2021 tentang keanggotaan Dewan Pengarah BRIN.
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Gilang Ramadhan
